Gubernur Soroti Lambannya Pengerukan Pelabuhan Pulau Baai

BENGKULUEKSPRESS.COM - Lambannya penanganan penandangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai membuat sejumlah pihak meradang. Terutama bagi masyarakat Bengkulu yang tinggal di Pulau Enggano.

Bahkan dengan situasi dan kondisi saat ini, masyarakat Enggano mengalami krisis pangan dan terancam terisolir. 

Merespon hal tersebut, Gubernur Bengkulu kembali mendatangi Kantor PT Pelindo II untuk mempertanyakan komitmen Pelindo dalam mempercepat proses pengerukan maupun revitalisasi di Pelabuhan tersebut.

"Ini sudah darurat, masyarakat terus bertanya kapan bisa pulang ke Enggano, kapan anak-anak bisa kembali sekolah di Kota Bengkulu, kalau Pelindo tidak bisa memastikan kapan alur bisa dilewati kapal, lalu apa yang sudah dikerjakan selama ini," ujar Helmi.

BACA JUGA:Akibat Pendangkalan Pulau Baai, Ribuan Masyarakat Adat Pulau Enggano Terancam Terisolir

BACA JUGA:Pendangkalan Alur Sebabkan Krisis Pangan di Pulau Enggano, Gubernur: Kapal Enggano Mulai Beroperasi

Gubernur Bengkulu juga menyampaikan kritik tegas terhadap PT Pelindo II atas lambannya penanganan pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai. 

Helmi menilai, belum ada keseriusan nyata dari pihak Pelindo dalam menangani kondisi yang dinilainya sudah masuk kategori darurat. 

Ia menyoroti pentingnya alur pelabuhan yang lancar untuk mendukung aktivitas masyarakat, khususnya warga Pulau Enggano.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita ingin semuanya aman dan arus pelayaran berjalan lancar. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang hanya karena janji yang tidak ditepati," tegas Helmi

Transparansi dan kejelasan estimasi waktu pengerjaan pengerukan menjadi hal yang penting untuk disampaikan ke publik. 

Sehingga kapal-kapal pengangkut BBM milik Pertamina serta kapal penumpang dan logistik yang melayani Enggano sangat membutuhkan akses pelayaran yang aman dan lancar.

Lebih lanjut, Gubernur menilai kapal keruk yang saat ini digunakan belum memadai untuk mengatasi pendangkalan yang terjadi. Ia meminta agar kapal keruk yang lebih besar segera didatangkan, mengingat urgensi situasi.

"Pemerintah Provinsi bersama Pertamina sudah mengirimkan surat resmi. Ini harus dijadikan dasar oleh Pelindo pusat untuk menindaklanjuti persoalan ini secara serius," pungkas Helmi

Sumber: