BINTUHAN, BE- Walaupun Dinas Pertanian mengusulkan 150 ton pupuk untuk petani, namun teknis dilapangan belum ada pengawasan yang ketat. Maka kelangkaan bakal terus terjadi. Diduga ada penyelewengan pupuk ditengah-tengah masyarakat. Tim pengawas pupuk, dari unsur kejaksaan dan kepolisian, sudah melakukan pengawasan bahwa tidak ada kelangkaan.
\"Hampir semua kecamatan itu kekurangan 180 ton pupuk, padahal sesuai jumlahnyaRencana Depenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sudah memenuhi kelompok, hanya saja ada permainan oleh pengecer disetiap kecamatan,\" ujar pengawas pupuk dari Kejari Bntuhan Mutarso SH, kemarin.
Menurutnya, jika hal itu tidak disikapi oleh dinas pertanian maka penyelewengan pupuk bakal terjadi, makanya perlu evaluasi kembali soal RDKK yang banyak tidak dilaporkan. Ditambah seperti Kecamatan Nasal, cukup parah baik itu kekurangan pupuk dan juga harga pupuk yang tinggi. \"Seperti bulan ini petani sudah mulai membutuhkan pupuk, namun dimana pupuk tersebut hingga kini belum juga ada nongol. Hal inilah yang nantinya akan dikeluhakan oleh masyarakat,\" jelasnya.
Kepala Dinas Pertanian Kaur Asmawan SSos mengatakan jika adanya dugaan permainan tingkat pengcer pihaknya minta ditindaks ecara tegas. Pihaknya dalam waktu dekat ini akan meminta RDKK kepada distributor yang berada di kecamatan hingga kini belum ada laporan hal tersebut. Jika memang benar di Kaur tidak mengalami kelangkaan, hal ini menjadi catatan bagi semua pihak. \"Artinya selama ini pupuk sudah ada namun tidak disampaikan, hal inilah yang harus diveluasi bersama-sama sehingga para petani bisa memanfaatkanya dengan baik,\" jelasnya.
Disisi lain, Anggota DPRD Kaur H Sonuhdi SE mengatakan, sejak tahun 2008-2010 kaur masih swasembada beras namun mulai tahun 2011 hingga 2012 Kaur justru bukan swasembada beras. Hal ini tidak lagi swasembda beras apa penyebabnya. Karena rehap irigasi belum selesai bahkan anggaranya dialihkan, bibit tidak ada, pupuk kini menjadi permainan. \"Wajar kita selalu menurun dalam pencapaian produksi beras, hal ini harus menjadi catatan Pemkab Kaur tahun 2013 harus bisa memperoleh kembali swasembada beras,\" ungkapnya.(823)