HONDA BANNER

Pemprov Bengkulu Prioritaskan Kesejahteraan Janda dan Anak Yatim, Program Unggulan Gubernur Terus Dimatangkan

Pemprov Bengkulu Prioritaskan Kesejahteraan Janda dan Anak Yatim, Program Unggulan Gubernur Terus Dimatangkan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu , Eri Yulian-foto: tri yulianti-

BENGKULUEKSPRESS.COM -  Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam upaya mensejahterakan masyarakat, khususnya para janda yang memiliki anak yatim. 

Program ini merupakan salah satu prioritas dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur, Ir. Mian, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu, Eri Yulian, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan data janda di seluruh Provinsi Bengkulu untuk mendukung kelancaran program ini.

"Untuk para janda, kita akan bekerja sama dengan Dinas Sosial. Data janda se-Provinsi Bengkulu sudah ada pada kami, dan ini akan menjadi dasar dalam menindaklanjuti program Pak Gubernur. Program ini betul-betul akan menjadi sentuhan nyata bagi para janda, khususnya yang tergolong fakir miskin," jelasnya.

BACA JUGA:Sempat Anjlok, Pemprov Bengkulu Tetapkan Harga TBS Rp 3.143 Per Kilogram

BACA JUGA:Rohidin Mersyah Ditahan di Rutan Bengkulu, Isnan dan Anca di Lapas

Ia juga menambahkan bahwa program bantuan sembako senilai satu juta rupiah per orang telah dijalankan sebelumnya, dan saat ini pihaknya tengah menunggu arahan lebih lanjut untuk pelaksanaan program lanjutan, seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

"Saat ini kami sedang dalam tahap efisiensi, sehingga untuk pelaksanaan lanjutan kami masih menunggu instruksi lebih lanjut," tambahnya.

Program ini diharapkan dapat memberikan bantuan nyata bagi para janda, terutama yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit, sekaligus menjadi bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

"Tapi secara prinsip, program ini sudah kami follow-up dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang ada," pungkas Eri. (tri)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: