16HAKTP: Serukan Pemenuhan Hak Ekosob untuk Perempuan Pembela HAM (PPHAM)

Kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berbasis gender, seperti:  (1) Intimidasi seksual, (2) Stigma sosial terkait peran gender dan stereotip perempuan tak bermoral (3) Eksploitasi identitas gender atas nama moralitas, agama, atau budaya, (4) Penghilangan kredibilitas dengan menyerang status perkawinan atau peran ganda perempuan sebagai ibu dan pembela HAM

Kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi PPHAM di Indonesia. Kerentanan mereka juga diperparah oleh budaya patriarkis yang masih kuat, di mana tubuh dan seksualitas perempuan sering menjadi target utama serangan.  

Tantangan dan akar masalah  

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kekerasan dan serangan terhadap PPHAM. Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran PPHAM. Banyak yang belum memahami bahwa perjuangan PPHAM bukan hanya untuk kepentingan perempuan, tetapi juga untuk keadilan dan kemanusiaan secara luas.  

Kedua, minimnya regulasi yang melindungi PPHAM secara khusus. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, tidak ada aturan spesifik yang memberikan perlindungan terhadap PPHAM dari ancaman atau kekerasan berbasis gender.  

Ketiga, hubungan erat antara penguasa dan pengusaha sering kali menjadi penghambat perjuangan PPHAM. Banyak kasus di mana PPHAM yang berjuang melawan ketidakadilan justru dihadapkan pada ancaman kriminalisasi atau kekerasan yang didukung oleh pihak-pihak berkuasa.  

Mengapa Pemenuhan Hak Ekosob PPHAM Penting?  

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) sangat penting bagi PPHAM untuk mendukung keberlanjutan perjuangan mereka. Sayangnya, hingga kini, pemenuhan hak ekosob bagi PPHAM belum menjadi prioritas baik di tingkat pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.  

Tanpa pemenuhan hak ekosob, PPHAM akan terus berada dalam posisi yang rentan. Misalnya, banyak PPHAM yang harus menghadapi ancaman terhadap keamanan pribadi mereka tanpa adanya dukungan finansial atau sumber daya yang memadai untuk melindungi diri. Selain itu, serangan berbasis gender seperti pelecehan seksual atau penghilangan kredibilitas atas dasar stereotip perempuan juga menunjukkan bagaimana sistem patriarki memperparah kondisi mereka.  

Peringatan 16HAKTP tahun ini menjadi momen penting untuk menyerukan dukungan bagi pemenuhan hak-hak PPHAM. Dukungan ini tidak hanya berupa pengakuan terhadap kontribusi mereka, tetapi juga tindakan nyata untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman dan kekerasan.  

Komnas Perempuan, bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, menyerukan pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang melindungi PPHAM secara khusus. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung kerja-kerja PPHAM, misalnya dengan menyebarkan informasi tentang pentingnya peran mereka, mengikuti aksi digital, atau mendukung komunitas yang bekerja untuk melindungi hak perempuan.  

Kampanye 16HAKTP adalah panggilan untuk semua pihak agar bersatu melawan kekerasan berbasis gender. Melindungi PPHAM dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi, kita tidak hanya menciptakan dunia yang lebih adil bagi perempuan, tetapi juga memperkuat perjuangan untuk hak asasi manusia secara menyeluruh.(**)

Sumber: