Ada Wacana Penghapusan Honorer, Bagaimana Nasib 4.177 Honorer Bengkulu? Begini Sikap Pemprov

Ada Wacana Penghapusan Honorer, Bagaimana Nasib 4.177 Honorer Bengkulu? Begini Sikap Pemprov

Sekda Provinsi Bengkulu Drs H Hamka Sabri MSi menerima audiensi perwakilan guru honorer lulus passing grade PPPK, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (26/12). -(foto: eko putra membara/bengkuluekspress.disway.id)-

Berbagai penilaian, menurut Hamka, dilakukan untuk memastikan tenaga honorer produktif berkerja. Karena hadirnya tenaga honorer itu, untuk membantu kinerja birokrasi, agar pekerjaan masing-masing OPD, bisa secara cepat.

"Itu bentuk evaluasi dilakukan dan setiap tahun, evaluasi itu terus dilalakukan, sebelum perpanjangan SK," tutup Hamka. 

Kesulitan Rekrut Pegawai

Di sisi lain, sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih kesulitan menerima pegawai baru. Perekrutan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun menerima ASN dari luar provinsi maupun daerah.

BACA JUGA:Perjalanan Dinas DPRD Pakai Mobil Travel, Ini Aturannya

BACA JUGA:Kepesertaan BPJS Jadi Syarat Umroh, Kemenag Angkat Bicara

Pasalnya, beban belanja daerah pemprov masih membengkak sampai 38,9 persen dari total APBD (anggaran pendapatan belanja daerah).

Hamka Sabri mengatakan, nilai ambang batas belanja pegawai sudah melewati 30 persen, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

"Jangankan untuk merekrut ASN, merekrut Pegawai Tidak Tetap (PTT) saja tidak bisa," terang Hamka.

Wancana menerima kuota CPNS dan PPPK tahun ini, menurut Hamka, terus dikaji secara matang. Karena, dari sisi kebutuhan memang pemprov masih kekurangan pegawai, khususnya untuk guru dan tenaga kesehatan.

"Kalau dari sisi kebutuhan memang kita masih butuh. Kita masih kekurangan banyak guru," ungkapnya.

BACA JUGA:Kasus Pembunuhan Residivis Didalami, Ini Kata Kasat Reskrim

BACA JUGA:Curi Kuota Internet dan Uang Tunai Ratusan Juta, Pria Benteng Ditangkap

Untuk itu, Hamka menegaskan, telah meminta kepada masing-masing OPD melakukan analisis kebutuhan pegawai. Hasil analisis itu, tentu akan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu. Nantinya gubernur  membuat kebijakan untuk penerimaan pegawai.

"Pak Gubernur nanti turunkan kepada saya selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Baru nanti akan kita kaji secara anggarannya," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: berita ini sudah tayang di surat kabar bengkulu ekspress