DRD Dampingi Kegiatan Bappeda

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang mendapatkan pendampingan dari Dewan Riset Daerah (DRD) Bengkulu untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2019 mendatang. Kemarin (31/10),

Pengurus DRD Bengkulu, Sukatno MPd, H Darmawan Yakoeb SH MH, Firmansyah menggelar pertemuan dengan Plt Kabid Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Bappeda Kepahiang, Piisman MSi guna merumuskan MoU kesepakatan kedua lembaga tersebut.

“Tujuan kami untuk membentuk DRD Kabupaten Kepahiang, alhamdulilah sudah ada kesepakatan. Insya Allah dalam waktu dekat Bappeda segera menindak lanjuti untuk membentuk DRD,” ujar Darmawan Yakoeb.

Menurutnya, kerjasama DRD dan Bappeda nantinya merupakan kegiatan positif yang sangat memberikan manfaatkan kepada daerah. Seperti memudahkan kinerja pemerintah dalam melakukan kajian sebelum mengambil keputusan.

“DRD merupakan mitra pemerintah, jadi kita bisa melakukan riset atau kajian terlebih dahulu sebelum kebijakan itu diputuskan Gubernur atau Bupati. Jadi keputusan yang dibuat benar-benar memiliki kekuatan serta penuh dengan pertimbangan,” ungkap Darmawan.

Lebih lanjut, kedatangan DRD Provinsi Bengkulu untuk mendorong terbentuknya DRD Kabupaten Kepahiang. Sehingga, kedepanya ada kepengurusan DRD daerah, yang akan berkerjasama dengan pemerintah dalam melakukan tugas. “Kita turun untuk membentuk DRD Kabupaten Kepahiang, alhamdulillah ada respon yang baik. Jadi kedepan mereka bisa menindak lanjuti hasil dari pertemuan hari ini,” tuturnya.

Sementara, Piisman yang mewakili Kepala Bappeda Kepahiang menjelaskan, pembentukan DRD Kabupaten Kepahiang serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan merupakan amanat undang-undang Nomor 23 tentang Balitbang, sehingga harus dilaksanakan pemerintah daerah.

“Kita buat DRD Kabupaten Kepahiang, SK Bupati dan tim-timnya terkait dengan visi misi Bupati,” katanya. Menurutnya, DRD akan membantu pihaknya dalam melakukan rumusan pada setiap aspek kebijakan daerah. “Seperti misalnya, dalam rangka pengurungan kemiskinan bisa melakukan perumusan untuk menentukan kebijakan,” tutup Piisman. (320)

Sumber: