"Upaya ini akan kita lakukan terus menerus sehingga persoalan banjir yang selalu menghantui warga ini pun bisa teratasi," ucapnya.
Ia menjelaskan, semua pihak harus saling bahu-membahu terkait hal tersebut, karena memang bencana alam siapa pun tidak akan tahu kapan datangnya. Dan pihaknya pun sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar bisa dibangun bendungan atau dam, sehingga air tidak mengalir kebantaran sungai yang ada di Kota Bengkulu.
"Banjir inikan merupakan bencana alam, tentunya kita pun tidak bisa menolaknya. Tetapi kita bisa lakukan pencegahan dengan membuat waduk ataupun kolam resapan, meminta pihak Balai Sungai Bengkulu melakukan normalisasi sungai dan mengusulkan pemerintah pusat membangun bendungan (dam)," tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Dediyanto SPt MAP sepedapat dengan langkah dari Pemkot Bengkulu tersebut, karena hal yang paling besar untuk mengatasi banjir ini yakni dengan menyediakan lahan resapan air ataupun waduk serta normalisasi sungai.
"Untuk titik-titik banjir sudah teridentifikasi oleh BPBD, sehingga lokasi mana yang nantinya lebih diprioritaskan dulu jika melihat dari anggaran yang ada untuk pembangunan waduk ataupun kolam resapan," jelasnya.
Di kesempatan itu, ia juga meminta agar warga Kota Bengkulu yang tinggal di kawasan rawan banjir dan dekat dengan aliran sungai serta drainase, bisa ikut serta menjaganya. Terutama tak membuat sampah ke sungai dan drainase.
"Ini juga penting dilakukan oleh masyarakat, karena jika sungai dipenuhi sampah dan menjadi dangkal, tentunya air sangat cepat naik. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," tandasnya.
//Belum Maksimal
Di sisi lain, Anggota DPRD Kota Bengkulu, Reni Heryanti mengatakan, untuk penanganan soal banjir yang terjadi di tahun 2022 ini belum begitu maksimal. Hal itu tak lain disebabkan masih banyak dirinya menerima berbagai keluhan di bidang infrastruktur, terutama soal banjir yang masih sering menghantui warga Kota Bengkulu.
"Soal banjir memang masih menjadi keluhan warga yang ada di Kecamatan Muara Bangkahulu, Sungai Serut, Ratu Agung dan Selebar," tutur Reni.
Namun, ia juga menjelaskan, untuk penanganan banjir tahun ini memang sudah dilakukan semaksimal mungkin dan sudah secara bertahap dianggarkan dalam APBD kota. Namun anggaran tersebut belum bisa menyentuh seluruh wilayah. Sehingga, pihaknya lebih menekankan agar Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) kota bisa lebih pro aktif menjemput bantuan ke pusat baik berbentuk barang ataupun dana hibah terkait infrastruktur. Hal ini untuk menopang kemampuan APBD kota yang sangat kecil.
"Dari tahun ketahun belum ada solusi konkret yang diberikan pemerintah. Sehingga akibat hal tersebut masyarakat yang dirugikan akibat banjir ini," paparnya.
Reni pun meminta agar di tahun 2023 mendatang penanganan banjir bisa menjadi prioritas utama yang harus dituntaskan. Jangan sampai, sudah terjadi banjir baru ribut-ribut mencari solusinya. Apalagi menyangkut cuaca ini tidak bisa ditebak, kadang panas dan kadang hujan.
"Ini yang harus dilakukan Pemkot. Jangan sampai kejadian banjir yang terjadi di tahun 2021 dan tahun ini kembali terjadi di tahun depan," terangnya.
Ia mengaku akan terus mengawal program dari Pemkot Bengkulu terkait penanganan banjir ini. Karena anggaran yang dikucurkan dalam mengatasi banjir ini tidaklah sedikit.