Mutasi Harus Izin Mendagri

BENGKULU, BE - Penjabat kepala daerah, baik gubernur maupun bupati tetap bisa memutasi pejabat di lingkungan pemerintahannya masing-masing. Hanya saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya haru mendapatkan izin dari Kemendagri. Ini disampaikan Penjabat Gubernur Bengkulu, Dr H Suhajar Diantoro MSi berhasil  hasil konsultasinya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) baru-baru ini. \"Tujuan harus mengantongi izin dari Kemendagri itu untuk memastikan bahwa proses mutasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku, bukan sesuai dengan keinginan para penjabat kepala daerah tersebut,\" kata Suhajar, kemarin. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi adalah mutasi tidak boleh ada pejabat nonjob tanpa alasan, ini berlaku untuk semua eselon. Berikutnya, mutasi tetap harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku yakni untuk mengisi kekosongan  jabatan tinggi pratama atau eselon II dan jabatan tinggi madya atau eselon I sekda provinsi, harus melalui seleksi terbuka yang dilakukan oleh panitia seleksi. \"Sepanjang persyaratan itu tidak terpenuhi, maka mutasi tidak bisa dilaksanakan,\" ungkapnya. Disinggung mengenai rekomendasi KASN terhadap mutasi yang dilakukan mantan Gubernur Junaidi Hamsyah beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan sedikitnya 168 pejabat yang dinonjobkan, Suhajar mengaku  ia sudah mengevaluasinya. Waktu yang diberikan untuk meninjau ulang mutasi itu sampai bulan Desember ini.  \"Setelah saya pelajari, ternyata Pak Gubernur terdahulu sudah  memulai proses penertiban mutasi itu dengan membentuk Pansel. Apa yang sudah dilakukannya, saya laporkan ke Jakarta  ternyata KASN masih memberikan surat untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap Pansel itu,\" ungkapnya. Mengingat waktu yang tersisa di bulan Desember ini hanya tinggal beberapa hari lagi, dalam waktu dekat ini ia meminta kepala inspektorat dan kepala BKD Provinsi Bengkulu untuk mengantarkan suratnya ke KASN. Surat tersebut berisikan permintaan agar tindaklanjut mutasi itu bisa dilaksanakan bulan Januari mendatang.  \"Saya minta mereka koordinasi dan konsultasi ke KASN, kalau sekiranya urusan itu tidak selesai Desember ini, saya minta undur Januari,\" tukasnya.(400)

Sumber: