Segera Eksekusi DIPA Rp 14,73 T

BENGKULU, BE - Penjabat Gubernur Bengkulu, Dr H Suhajar Diantoro MSi, kemarin (17/12) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016  bersumber dari APBN kepada lembaga vertikal dan 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Secara keseluruhan, besaran DIPA yang mengalir ke Provinsi Bengkulu tahun 2016 mendatang mencapai angka Rp 14,73 triliun dengan rincian diserahkan ke Satker kementerian/lembaga negara di Provinsi Bengkulu sebanyak 449 Dipa senilai Rp 4,41 triliun meningkat dari tahun 2015 ini hanya sebesar Rp 3,96 triliun. Dana transfer daerah Rp 9,51 triliun juga meningkat dari tahun ini sebesar Rp 8,14 triliun, dana desa Rp 813,9 miliar juga mengalami peningkatan yang signifikan karena tahun ini dana desa yang mengucur ke Bengkulu hanya Rp 362,9 miliar. Adapun satker atau lembaga vertikal yang mendapatkan Dipa itu adalah Polda, Korem, Kejati, Pengadilan Tinggi, Sekretariat Pemprov, Lanal Bengkulu, BPK RI Perwakilan Bengkulu, Unib, Kanwil Kemenag, Dispendik provinsi, Dinas PU, Pemerintah Kota Bengkulu, Benteng, BU, Kaur, Seluma, RL, Lebong, Mukomuko, BS dan Kepahiang. Rincian untuk kabupaten dan kota lihat grafis). \"Proses penerbitan Dipa 2016 merupakan tahapan akhir dari seluruh proses anggaran 2016. Dipa ini disusun berdasarkan pedoman APBN 2016 sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2015 tentang APBN tahun 2016,\" kata Kakanwil Dirjen Perbendaharaan negara Perwakilan Provinsi Bengkulu, Dra Niken Pujiastuti. Menurut Niken, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN perlu percepatan pelaksanaannya terutama untuk proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa maka prosesnya dapat dimulai sebelum tahun anggaran dimulai. Demikian juga dengan APBD, tidak mesti menunggu sudah turun verifikasi, tapi bisa langsung dimulai tahapan bila sudah disahkan oleh DPRD masing-masing. Sementara itu, Penjabat Gubernur Bengkulu, H Suhajar Diantoro mengingatkan kepada seluruh bupati dan walikota se Provinsi Bengkulu untuk segera mengeksekusi pelaksanaan berbagai kegiatan diawal tahun 2016 mendatang, agar serapan anggaran tidak lagi terlambat. \"Sesuai arahan Presiden, saya minta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2016 dapat segera dimulai, sehingga penyerapan anggaran belanja tidak menumpuk di akhir tahun,\" kata Suhajar. Untuk itu, lanjutnya, kepala daerah harus dapat melakukan penggunaan anggaran dengan terarah, terperinci dan efektif. Selain itu, iua juga meminta segera memulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan di tahun 2016 lebih awal, agar pembangunan dapat diyakini sudah mulai efektif berjalan pada Januari 2016. Jika terdapat kendala administratif, prosedural dan birokrasi, ia berharap kepala daerah untuk cepat tanggap dan jangan terlalu lama dibiarkan. \"Bupati dan walikota juga diminta untuk segera menunjuk penjabat perbendaharaan sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan negara, sehingga dapat menjalankan fungsinya saat tahun anggaran 2016 dimulai. Tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku,\" paparnya. Menurutnya, hal itu penting dilakukan, agar pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan profesional, transfaran dan akuntabel, sehingga dapat menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah dalam tahun 2016 juga harus ditingkatkan. Termasuk koordinasi dengan segenap jajaran pemerintahan yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran.(400) Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2016 No    Daerah             Jumlah (Rp) 1.     Provinsi Bengkulu    1,69 triliun 2.     Bengkulu Selatan     880,06 miliar 3.     Bengkulu Utara         1,11 triliun 4.     Rejang Lebong        936,8 miliar 5.     Kota Bengkulu         965,9 miliar 6.     Kaur             900,3 miliar 7.     Seluma            896,61 miliar 8.     Mukomuko        801,5 miliar 9.     Lebong             668,3 miliar 10.     Kepahiang         669,2 miliar 11.     Bengkulu Tengah     789,9 miliar Jumlah                 10,32 triliun

Sumber: