Dewan Minta Pemerintah Upayakan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan SDM

BENGKULU, bengkuluekspress.com - DPRD Provinsi Bengkulu meminta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu agar dapat mengutamakan ekonomi kerakyatan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya masukan masyarakat dari hasil reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu di 7 daerah pemilihan (Dapil) se-Provinsi Bengkulu.

\"Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota diminta untuk mengupayakan ekonomi kerakyatan, dengan cara memberi bantuan kepada kelompok tani, kelompok pedagang dan kelompok pemuda berupa bibit sapi, kambing, ikan, itik, ayam, bibit sawit, karet, jagung dan lain-lain,\" ujar Sri Rezeki juru bicara Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada rapat paripurna ke 9 masa sidang ke 2 tahun 2015, Senin (3/8/2015)

Dengan pemberian bantuan tersebut Dewan berharap bisa menyerap tenaga kerja di wilayah Kota dan perdesaan.

\"Pemberian bantuan ini guna menyerap tenaga kerja di daerah kota dan pedesaan,\" beber Sri Rezeki.

Selain itu, Guna meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, masyarakat meminta agar dapat disalurkan mesin perontok padi , mesin pemotong rumput, handtraktor, bibit unggul, alat pembasmi hama babi, tikus, keong emas, serta memberi bantuan pupuk subsidi secara merata dan tepat sasaran.

\"Pemberian bibit agar dilengkapi dengan penyuluhan dari instansi terkait secara berkala minimal 1 bulan 1 kali. Serta melakukan langkah konkret untuk pembangunan dan perbaikan saluran irigasi untuk sawah tadang hujan, baik saluran irigasi tersier maupun sekunder sehingga para petani tidak kekurangan air,\" ujar Sri Rezeki.

Disamping itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia, Dewan mengharapkan kiranya pemerintah propinsi dan kota se-Provinsi Bengkulu dapat memberikan perhatian serius dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti pembangunan gedung sekolah maupun meubuler, mulai dari tingkat paud sampai tingkat SMA. Sebab saat ini, menurut Dewan masih banyak gedung sekolah di kota dan desa tidak layak.

Tak sampai disitu, pemerintah juga diminta untuk menempatkan guru-guru atau tenaga pendidik yang berstatus PNS di daerah terpencil.

\"saat ini masih banyak pendidik yang berstatus honorer ditempatkan di daerah terpencil sedangkan guru PNS menumpuk di kota Bengkulu. Dan penghapusan pungutan-pungutan yang membebani orang tua murid,\" tukas Sri Rezeki. (Angga)

Sumber: