DPRD Berangkatkan Mahasiswa “Koin”

BENGKULU, BE - Ketua Komisi I DRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar BSc kemarin siang, memberangkatkan 3 orang perwakilan mahasiswa yang beberapa hari lalu mengumpulkan koin untuk menggantikan bantuan yang diberikan Pemerintah Australia yang diberikan kepada Indonesia saat tsunami Aceh 2004 lalu. Perwakilan mahasiswa yang diberangkatkan itu adalah Muhammad Julirin Hidatullah, Agus Ade Wijaya dan Alek Sander dari Aliansi Mahasiwa Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Mereka membawa uang koin sejumlah Rp 3.355.000. Uang yang dibawa dengan menggunakan 3 kardus itu merupakan hasil sumbangan dari mahasiswa Fakultas Pertanian Unib sebesar Rp 1.090.000, dari SMPN 21 Kota Bengkulu sebesar Rp 365.000 dan dari DPRD Provinsi Bengkulu Rp 1,9 juta. \"Setelah sampai di Jakarta, mereka akan bergabung dengan mahasiswa asal Bengkulu lainnya yang lebih dulu tiba di Jakarta. Selanjutnya mereka akan menyerahkan koin ini kepada ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan ke Presiden di Istana Negara,\" kata Khairul. Menurutnya, jika dilihat nominalnya uang tersebut memang kecil, namun bukan melihat besar kecilnya, melainkan niat dibalik itu, yakni bentuk kepedulian mahasiswa Fakultas Pertanian Unib, SMPN 21 dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu agar Indonesia menggantikan bantuan yang pernah diberikan Australia saat Indonesia dilanda bencana alam tsunami 2004 lalu. \"Ini bentuk kepedulian kita selaku anak bangsa yang merasa harga harga diri Bangsa Indonesia ini sudah diukur saat tsunami Aceh. Australia mengungkit-ungkit bantuan yang pernah diberikan 1 juta dolar saat Pemerintah Indonesia akan mengeksekusi mati 2 warganya yang terlibat dalam kasus sindikat Narkoba. Kita yakin masyarakat dan Pemerintah Indonesia mampu mengembalikan apa yang pernah diberikan pihak Australia,\" terang politisi PDIP ini. Selain itu, para mahasiswa yang berangkat ke Jakarta tersebut juga akan mendesak pemerintah Indonesia agar mempercepat mengeksekusi mati sindikat besar Narkoba dari Australia itu. Karena Pemerintah Indonesia harus tegas menjalankan undang-undang, meski diintervensi oleh negara Australia. \"Kita minta eksekusi napi Bali Nine segera dilaksanakan, terkait masalah bantuan itu harus dikembalikan karena Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan pantang bila diinjak-injak oleh negara lain,\" ujarnya. (400)

Sumber: