Pelabuhan Pulau Baai Tak Hasilkan PAD

BENGKULU, BE - Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu tidak pernah mendapatkan keutungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai. Sehingga dikritik oleh ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Suharto,SE,MBA yang disampaikannya dalam pandangan Fraksi Raflesia Bersatu terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2014. \"Dari tahun pertama dewan kerja tahun 2009, pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai itu tidak pernah sepeserpun masuk ke kas daerah dan sepenuhnya dikelola oleh PT Pelindo II.  Padahal jutaan dolar uang mengalir di Pelabuhan Pulau Baai mulai dari biaya parkir kapal, pengisian minyak,aktivitas bongkar muat batu bara dan kapal barang,\" ujar Suharto. Ditegaskan Suharto DPRD Provinsi dulu pernah merancang Raperda Pengelolaan Alur Pulau Baai, namun ditolak oleh eksekutif saat itu Kepala Dinas Perhubungannya adalah Ir. Ali Berty.  Dengan alasan Pemda provinsi tidak mau mencampuri urusan pelabuhan.  Padahal banyak potensi penghasilan asli daerah yang ada di Pelabuhan Pulau Baai. \"Jangan sampai kita terlena dan mau dirayu lagi biarlah oknum pejabat yang lama saja mau dirayu. Padahal hasil tambang batu bara di Provinsi Bengkulu yang dilakukan bongkar muatnya di Pelabuhan Pulau Baai belum  pernah dirasakan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Kita ingin memberikan payung hukum dalam bentuk Perda, mengapa Pelindo bersikukuh,\" katanya. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan Pemda Provinsi dicarikan penghasilan dari pengolaan Pelabuhan Pulau Baai justru ditolak Perda-nya, sekarang Pelindo yang mengelolanya.   Padahal dalam satu bulan ada 4 juta metrik ton batu bara yang melakukan bongkar muat di Pulau Baai. Usai mendengarkan pandangan Fraksi Raflesia Bersatu, dan selesai rapat paripurna, Wagub Sultan Bahtiar Najamudin langsung mendatangi ruangan Komisi III DPRD Provinsi, Wagub diterima oleh Ketua Komisi III Suharto dan Sekretaris Komisi Burhandari, SP.MSi.   Dalam diskusinya Wagub meminta soft copy Raperda pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai kepada Sekretaris Komisi dan ia berjanji akan membahas kembali Raperda tersebut. \"Melihat aktivitas di Pelabuhan Pulau Baai itu saya bukan diam saja, tapi berpikir bagaimana pentingnya pengelolaan alur Pulau Baai yang mana posisi strategis yang kita urus ada 4 juta ton batu bara dan buat kita itu apa?  Tidak ada sama sekali. Tempo hari sudah ada Pansusnya dan saya akan serius meminta draf Pansusnya dan apa masalahnya, dan saya mengecek biaya lewat alur itu sekian dolar. Dan tugas kita apa agar ada PAD masuk dari Pelabhan Pulau Baai,\" kata Wagub. Masih menurut Wagub apa yang disampaikan oleh fraksi itu objektif, bahkan ada fraksi yang minta ditunda yaitu Fraksi Perjuangan Rakyat yang dibacakan oleh Herliardo itu sah-sah saja.  \"Saya catat semua dan akan dijadikan sebagai sesuatu catatan tengah bukan catatan pinggir.  Salah satunya ada SKPD yang kualitas kerjanya kurang, terbukti serapan kecil.  Dan infrastruktur yang jauh dari harapan, dan ada kualitas kinerja SKPD yang rendah itu menjadi sorotan semua fraksi,\" jelasnya. (100)

Sumber: