Bahas Raperda, Dewan Keluhkan Anggaran

KEPAHIANG, BE -Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan dari eksekutif di tingkat DPRD Kepahiang minim anggaran. Akibatnya, anggota dewan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas Raperda itu terkesan merasa tidak dapat apa-apa. Ini terungkap saat kunjungan anggota DPRD dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Kamis (4/7) kemarin. \"Kalau soal anggaran dalam pembahasan Raperda itu tidak bisa kita pungkiri di kabupaten kita ini terbilang minim. Namun hal itu tidak menjadi hambatan ataupun persolan mengingat Raperda itu sendiri demi kepentingan daerah. Meskipun demikian tetap ada beberapa rekan-rekan yang tergabung dalam panitia pembahasan merasa tidak mendapatkan apa-apa,\" ungkap Edwar Samsi MM selaku pimpinan rapat dalam hearing bersama rombongan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara itu, H Zainal SSos MSi menerangkan, biasanya anggaran untk membahas Raperda usulan dari eksekutif ditingkat DPRD yang ada berupa perjalanan dinas saja, diantaranya perjalanan dinas ke Provinsi dan ke Kabupaten tetangga. \"Perjalanan dinas itu sendiri untuk mempelajari lebih jauh terkait Raperda yang sedang kita bahas, sehingga nantinya dari perjalanan dinas itu dapat menambah literatur ataupun bahan bagi kita saat membahas Raperda,\" kata Zainal dalam hearing. Dikatakannya, memang ini sedikit berbeda dengan pembahasan Undang-Undang (UU) ditingkat DPR RI. Kalau di DPR RI itukan ada alokasi anggaran bagi DPR pada saat melakukan pembahasan sebuah UU dan bukan hanya sekedar perjalanan dinas saja. \"Menyangkut hal ini sebenarnya sudah pernah kita koordinasikan di Sekretariat Dewan, tapi memang tidak memungkinkan. Yang jelas sejauh ini minimnya anggaran itu bukanlah hambatan bagi kita pada saat membahas Raperda,\" ujar Zainal. Terpisah, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Mulyani Siregar SH mengatakan hal seperti ini juga tidak jauh berbeda dengan daerahnya, walaupun APBD daerahnya tersebut mencapai Rp 1,6 Triliun tiap tahun anggaran. \"Kami sempat menyinggung masalah ini karena fungsi DPRD itu salah satunya sebagai budgeting, siapa tahu saja di Kabupaten Kepahiang ini menerapkan seperti halnya di DPR RI. Setidak-tidak-tidaknya dari kunjungan ini kita sudah mengetahui bagaimana gambarannya,\" tandansya. (505)

Sumber: