Wali Kota Dedy Wahyudi Kumpulkan OPD, Fokus Program Kerja dan Efisiensi Anggaran

BENGKULUEKSPRESS.COM – Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menggelar pertemuan dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bappeda Kota Bengkulu pada Selasa, 4 Maret 2025.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun strategi pelaksanaan program kerja, memastikan efisiensi anggaran, serta mendukung visi-misi kepemimpinan Dedy Wahyudi dan Wakil Wali Kota Ronny P.L. Tobing.

"10 hari kerja pertama ini harus menjadi perhatian serius, karena ini adalah titik awal bagi pemerintahan Dedy-Ronny. Kita juga akan melakukan penyisiran anggaran sesuai arahan Presiden. Anggaran untuk perjalanan dinas, honor, serta belanja yang tidak efisien akan dipangkas," ujar Dedy.

Anggaran yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, drainase, sekolah, serta infrastruktur pendukung lainnya.

BACA JUGA:Wali Kota Bengkulu Beri Penghormatan Khusus bagi ASN Pensiun dan Meninggal Dunia

BACA JUGA:Gubernur dan Wali Kota Bengkulu Berkolaborasi Atasi Masalah Sampah dan Drainase

"Kemarin, kita sudah turun ke pasar, dan dua pasar utama akan kita selesaikan dalam waktu dekat. Selain itu, bersama Pak Gubernur, kami juga meninjau titik-titik drainase yang menyebabkan banjir, yang akan segera dinormalisasi," tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dedy juga menegaskan bahwa setiap OPD akan menandatangani kontrak politik dalam bentuk pakta integritas. Pakta ini terdiri dari delapan poin utama, di antaranya siap menjalankan perintah Wali Kota secara maksimal, siap merespons seluruh kelompok masyarakat secara cepat dan tepat, siap mengupayakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat, siap menerima sanksi apabila target program tidak tercapai.

Dedy menegaskan bahwa evaluasi kinerja OPD akan dilakukan secara ketat, dan bagi yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik, sanksi akan diterapkan.

"Jika ada program yang tidak berjalan atau bahkan tidak ada pergerakan sama sekali, maka sanksi akan diberikan. Kita harus inovatif dan bergerak cepat untuk membantu rakyat," tegasnya.(imn)

Sumber: