Saikun: Pemerintah Dinilai Kecolongan
MUKOMUKO, BE - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mukomuko, Saikun menyampaikan, jika Pemerintah Daerah (Pemda) kecolongan terhadap masuknya suatu aliran kepercayaan yang berlokasi di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam. Diduga sekelompok masyarakat yang tergabung dalam aliran Kilafatul Muslimin itu telah mendirikan sekolah khusus bagi kelompok tersebut. “Diperkampungan itu anak – anak usia sekolah yang awalnya belajar di sekolah yang terdaftar di pemerintah dan saat ini anak – anak itu di sekolahkan di lokasi kelompok tersebut berdomisili,” ujarnya.
Di lokasi itu terdapat sekitar 34 kepala keluarga (KK) dengan jumlah sekitar 60-an orang lebih dan kelompok tersebut sangat tertutup. MUI yang tergabung dalam Pakem sudah beberapa kali masuk ke lokasi itu dan berdialog. Hanya saja, hingga saat ini belum ada perkembangan.
Ia menyarankan, pemerintah lebih memaksimalkan melakukan pendekatan secara persuasif, karena kelompok tersebut adalah penduduk NKRI.
“Sejauh ini kita belum mendengar dan mengetahui pasti kelompok tersebut tidak mengakui NKRI, tetapi hal tersebut harus dilakukan pengawasan. Jika kelompok itu sudah mengarah ingin memisahkan diri dari NKRI harus ditindak tegas,” ingatnya. Saikun juga menyampaikan, di perkampungan kelompok Kilafatul Muslimin itu saat ini timbul semangat baru. Selain diajarkan ilmu – ilmu tentang keagamaan, juga diajari ilmu silat. Guru di lokasi itu ada sekitar lima orang yang datang dari Provinsi Lampung, NTB dan beberapa provinsi lainnya di pulau Jawa. Termasuk salah seorang oknum guru di jajaran Dispendikbud Mukomuko yang ditokohkan kelompok masyarakat tersebut. “MUI tetap melakukan pemantauan dan pengawasan. Harapan kita pemerintah yang harus lebih maksimal untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan terjadi,” ungkapnya.
Kepala Kesbangpol dan Sandi Kabupaten Mukomuko, Bismarifni mengatakan, aliran kepercayaan Kilafatul Muslimin itu menganut paham Kilafah dan masuk dalam pengawasan jajarannya serta Pakem.
Ia mengakui, bahwa anak - anak di kelompok itu awalnya belajar di sekolah umum dan telah ditarik serta di sekolahkan di lokasi perkampugan kelompok tersebut. Anak – anak usia pelajar diajarkan tenaga guru yang didatangkan dari luar daerah dan ada satu oknum PNS di jajaran Dispendikbud Mukomuko. Pihaknya bersama Pakem telah meminta SKPD terkait melakukan pembinaan lebih jauh, khususnya kepada oknum PNS tersebut.
“Sepanjang kelompok itu tidak meresahkan masyarakat hingga mengancam negara, kita hanya sebatas melakukan pengawasan dan pendekatan secara persuasif,” demikian Bismarifni. (900)