KEPAHIANG, BE - Bakal dilakukannya evaluasi terhadap keberadaan 1.095 tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Kepahiang, disambut baik oleh pihak DPRD Kepahiang. Disampaikan anggota DPRD Kepahiang, Edwar Samsi SIP MM jika pengurangan tenaga kontrak tersebut akan sangat menghemat anggaran dimasing-masing SKPD di Kepahiang. Apalagi menurutnya, kebanyakan tenaga kontrak dilingkungan Pemkab Kepahiang saat ini diduga kuat merupakan titipan para pejabat.
\"Kami selaku DPRD Kepahiang sangat setuju dengan langkah Bupati untuk mengevaluasi tenaga kontrak. Karena ada indikasinya jika kebanyakan tenaga kontrak merupakan titipan pejabat,\" sampai Edwar yang merupakan Wakil Komisi II DPRD Kepahiang tersebut.
Dikatakannya, selama ini anggaran untuk tenaga kontrak menggunakan plot anggaran di masing-masing SKPD. Sehingga untuk beberapa SKPD sangat tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena anggaranya digunakan untuk membayar honor tenaga kontak.
\"Kalau tenaga kontak banyak, tentunya yang menjadi pertanyaan kita apalagi kerja dari PNS. Dan bisa dicek saat ini kebanyakan tenaga kontrak juga tidak berkompeten dibidanganya dan juga kebanyakan hanya tamatan SMA sederajats saja. Harusnya kalau memang diperlukan tenaga kontrak haruslah tamanan Strata Satu (S1),\" jelasnya.
Menurutnya, lain hal untuk tenaga kontrak dibidang kesehatan dan pendidikan. Disampaikannya untuk kedua bidang tersebut, keberadaan tenaga kontrak memang sangat diharapkan karena jumlah PNS nya saat ini di Kepahiang sedikit dan tidak merata.
\"Kalau tenaga kontrak seperti di RSUD, ataupun di sekolah-sekolah sebagai guru, tentunya memang kita butuhkan. Nah inilah memang yang seharusnya perlu diadakan apabila Pemkab mengakomodir anggaran untuk tenaga kontrak,\" jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Bupati Kepahiang DR Ir Hidayatullah Sjahid MM menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Kepahiang. Menurut Bupati ada baiknya anggaran untuk tenaga kontrak dialihkan untuk pembayaran premi BPJS masyarakat Kepahiang yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. (505)