APBD Rutin Digelontorkan
Dibagian lain, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial SH kepada BE mengungkapkan bahwa Poltekkes Provinsi Bengkulu selalu digelontorkan APBD untuk membantu proses belajar mengajarnya. Hanya saja sejak 2011 hingga tahun ini ia lupa jumlah APBD yang sudah ditelan Poltekkes itu. \"Jumlahnya saya lupa, yang jelas setiap tahun ada anggarannya dari APBD,\" akunya.
Menurut Parial, dana dari APBD itu digunakan untuk pembangunan gedung, penyediaan saran dan prasarana kegiatan belajar, dan peruntukan lainnya selain gaji dosen atau tenaga pendidiknya. Berdasarkan data yang dihimpun BE, dana yang sudah dikucurkan selama 5 tahun terakhir ini sudah mencapai Rp 50 miliar. Rp 45 miliar dikucurkan dari 2011 hingga 2015, sedangkan untuk tahun 2016 ini kembali dianggarkan sebesar Rp 5 miliar. Kegunaan APBD inipun juga dipertanyakan, karena pungutan dari mahasiswa per semesternya sudah mencapai miliaran rupiah.
Tidak Sumbangkan PAD
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, H Amin Kurnia SKM MM tak menampik bahwa Poltekkes tersebut sama sekali tidak memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Terlebih terhitung sejak 1 Januari 2015 lalu statusnya sudah resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sama seperti RSUD M Yunus Bengkulu. \"Kalau BLUD kan memang tidak menyumbangkan PAD, dia mengelola anggaran sendiri dan hanya laporannya saja yang masuk ke Pemprov,\" terang Amin Kurnia.
Meski tidak menyumbangkan PAD, Amin mengaku Poltekkes tersebut juga menetapkan target pendapatannya. Misalnya tahun 2015 lalu ditargetkan Rp 12 miliar, namun tidak tercapai. \"Semua pendapatannya mereka kelola sendiri untuk berbagai keperluan, misalnya dana operasional, gaji dosen, gaji karyawan dan lainnya. Sedangkan dana yang bersumber dari APBD itu tidak bisa digunakan untuk operasional, melainkan untuk pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana serta alat-alat penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya,\" demikian Amin.
Gabung dengan Unib Sementara itu Rektor Universitas Bengkulu, Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc siap menerima Poltekkes Pemprov Bengkulu untuk bergabung ke Universitas Bengkulu (Unib). Niat bergabungnya Poltekkes ke Unib itu dibuktikan dengan telah dilayangkanya surat permintaan dari Pemprov ke Unib beberapa bulan lalu. Pun demikian Unib tidak bisa serta merta menerima langsung permintaan tersebut. Perlu proses dan persetujuan dari Kemenristek Dikti. Dan baru-baru ini, pemerintah daerah telah membentuk tim dan telah mengajukan permintaan penggabungan Poltekkes Pemprov tersebut ke Kemenristek Dikti. Namun sampai saat ini usulan berkas tersebut belum ditindaklanjuti. \" Pemda dan Kemeneristek Dikti telah membentuk tim penggabungan Poltekkes ke Unib, mungkin masih proses, \" cetusnya. Sebenarnya, jelas Ridwan pengelolaan Poltekkes itu memiliki tiga pilihan. Yakni, dikelola yayasan, Poltekkes Kemenkes atau Unib. Hanya saja, melihat perkembangan kedepanya pemerintah daerah seakan mempercayakan Poltekkes dikelola dan bergabung ke Unib.Bersamaan dengan upaya penggabungan tersebut, Unib pun telah berkomunikasi secara langsung dengan Sekjen Kemeristek Dikti, Ainun Na\'im. Sayangnya pengajuan proses penggabungan itupun belum diketahui yang bersangkutan. Diprekirakan berkas pengusulan yang sudah diajukan Pemprov Bengkulu masih berada di kalangan staf administrasi. \"Saya pengen tahu sejauh mana proses penggabungan itu. Tapi setelah berkomunikasi secara lisan dengan pak sekretaris, Ainun. Ternyata beliau belum tahu persoalan ini, dan berjanji akan mencari tahu rencana penggabungan tersebut itu persoalan ini,\" tutur mantan Dekan Fakultas Ekonomi Unib itu. \"Jika Pemprov Bengkulu, benar-benar ingin menyerahkan pengelolaan Poltekkes tersebut ke Unib, disarankan untuk memprosesnya kembali hingga berada pada Ditjen Bagian Kelembagaan. Dengan begitu prosesnya akan lebih cepat,\" tukasnya. (247) (400)