\"Memang persoalan tapal batas inikan sangat sensitif bagi masyarakat, karena ada beberapa masyarakat yang memang masih ingin menjadi warga Kota Bengkulu, jadi saya fikir ini juga berbagai stakeholder harus duduk bersama agar dapat menyelesaikan permasalahan ini,\" ucap Erna.
Menurut Erna, persoalan tapal batas tersebut tidak bisa diselesaikan secara instan melainkan diselesaikan secara bertahap. Namun, disamping itu juga jangan sampai persoalan ini berlarut-larut karena menimbulkan resiko yang tidak baik.
\"Saya pikir juga kalau kami di DPRD kota sebagai fungsi pengawasan memantau sejauh mana islah itu di dilakukan. Jadi inikan juga sudah ada surat ke gubernur untuk melakukan mediasi memfasilitasi islah tapal batas ini, saya pikir segera mungkin dilakukan,\" katanya.
Selain itu, dirinya juga sudah mendisposisikan ke pihak komisi I untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan tapal batas tersebut. Maka dari itu pula pihaknya meminta agar Pemerintah Daerah untuk turut memikirkan cara penyelesaiannya salah satunya dengan melakukan upaya-upaya memfasilitasi tapal batas ini dan itu harus sesegera mungkin diadakannya mediasi.
\"Pemerintah daerah harus menyelesaikannya secepat mungkin, tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut, karena inikan memang menimbulkan kebinggungan dan ini efeknya juga nanti terhadap pemilihan kepala daerah dan sebagainya, selain itu, semua permasalahn tidak perlu kita selesaikan dengan emosional karena itu tidak bisa menciptakan jalan keluarnya juga, tetapi beberapa tokoh masyarakt sekitar atau orang-orang penduduk sekitar itu duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluarnya,\" terang Erna. (805)