Raperda Haji Diuji Publik

BENGKULU, BE - Setelah dibahas sejak November 2014 lalu, akhirnya Rancangan Perda tentang Dana Transportasi Haji memasuki tahap selanjutnya, yakni uji publik dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, Majelis Ulama Indonedia (MUI) Bengkulu dan akademisi. Kegiatan uji publik ini akan dimulai hari ini yang dilakukan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu. \"Uji publik ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui, karena saat uji publik inilah kita mendapatkan masukan-masukan dari peserta dan masukan tersebut bisa kita jadikan bahan pertimbangan terkait dengan biaya transportasi haji dari Bandara Fatmawati Bengkulu ke Embarkasi Haji Bandar Udara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat,\" kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Riswan Veri SE, kemarin. Dijelaskannya, jika uji publik selesai dilakukan kemungkinan besar pihaknya akan melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah lebih dulu menjadi Embarkasi Haji Antara dan sudah memiliki Perda tentang Dana Transportasi Haji tersebut. Sebab, Komisi IV sebagai pihak yang membahas Raperda tersebut tidak mau gegabah, karena Raperda tersebut membahas masalah besaran dana transportasi haji. \"Nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif, karena Raperda dana haji ini memang membutuhkan banyak referensi atau pedoman dalam penyusunannya,\" ujarnya. Menurutnya, jika Raperda tersebut disahkan menjadi Perda, maka dana transportasi pemberangkatan ibadah haji asal Provinsi Bengkulu tahun ini sudah mempedomani Perda tersebut. Anggaran yang sudah diplot untuk dana transportasi dengan mengggunakan pesawat saja mencapai Rp 4,3 miliar. Sedangkan dana untuk akomodasi, honorarium kepanitiaan dan lain-lain mencapai Rp 1,7 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 6 miliar. Menurut owner Rizki Celular ini, anggaran Rp 6 miliar tersebut sudah dilakukan pemangkasan habis-habisan pihaknya. Sebab, APBD Provinsi Bengkulu yang digelontorkan tahun 2014 lalu saja mencapai Rp 7,7 miliar. \"Anggaran Rp 6 miliar sudah kita lakukan pemangkasan besar-besaran, dan setelah uji publik nanti kemungkinan anggaran itu tidak mengalami perubahan lagi,\" tandas Politisi Nasdem ini. (400)