Pemkot Didesak Tingkatkan PAD

BENGKULU, BE - Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu, Hamsi AMd, mendesak agar Pemerintah Kota Bengkulu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Kepala Daerah harus mendorong agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota dapat mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Ia mengatakan, konsep reward and punishmen harus mulai diterapkan pada tahun 2015 mendatang. Reward and punishmen ini tidak hanya diberlakukan untuk para wajib pajak dan retribusi, namun juga bagi para SKPD yang diberikan beban tanggung jawab untuk mengumpulkan PAD. \"Setiap Kepala SKPD yang tak mampu menghasilkan PAD sesuai target, harus diingatkan terus.  Kalau perlu kepala daerah langsung dapat mencopot kepala dinas yang tidak mampu bekerja mengumpulkan PAD dengan baik,\" katanya, kemarin. Menurutnya, salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara pemberian sanksi tegas kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran. Namun bila tunggakan itu tidak diselesaikan sudah dalam tempo 3 bulan, maka pemerintah seyogyanya memberikan sanksi untuk mencabut izin usaha wajib pajak tersebut. \"Kami dari Banggar juga merekomendasikan agar Pemerintah Kota mau mempublikasikan baik di media cetak maupun media elektronik para wajib pajak dan retribusi yang menunda-nunda kewajibannya. Namun di sisi lain, mereka yang melunasinya tepat waktu harus diberikan reward yang sesuai. Begitu juga bagi SKPD-SKPD yang mampu mendulang banyak PAD,\" ungkapnya. Sebelumnya, seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu melakukan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kota Bengkulu tahun 2014. Dalam rapat tersebut terungkap masih banyak SKPD yang memiliki raport merah karena serapan APBD yang rendah dan penerimaan PAD yang masih minim. Pelaksanatugas (Plt) Sekretaris Kota (Sekkot) Bengkulu, Drs H Fachruddin Siregar MM memastikan bahwa Rakorbang Kota Bengkulu tahun 2014 tersebut akan menjadi basis evaluasi dalam menilai kinerja kepala-kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota. Tidak menutup kemungkinan, pejabat yang dinilai memiliki integritas yang rendah akan dicopot saat pelaksanaan rotasi jabatan. (009)