Aliran Dana KNPI Dipertanyakan

MUKOMUKO, BE – Masyarakat yang mengaku tergabung dari Gerakan Rakyat Mukomuko Bersatu (Germo), melakukan aksi demo di depan gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, kemarin (8/10) pagi sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi yang diikuti sekitar sepuluh orang itu dijaga ketat aparat kepolisian, yang dipimpin Kabag Ops AKP Amin dan Kasat Pol PP Jodi, berjalan aman dan tertib. Para pendemo itu awalnya menyampaikan aspirasi beberapa menit didepan gedung DPRD. Selanjutnya, perwakilan diterima baik oleh Sekda Mukomuko, Syafkani dan Sekwan Jaskani SPd MSi. Pasalnya  puluhan anggota DPRD tengah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di luar daerah. Korlap aksi, Agus Suparmin yang dikenal dengan Agus Kisut itu, menyampaikan sejumlah tuntutan. Tuntutan mereka terkait aliran dana KNPI Mukomuko, yang diduga hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, dan jangan hanya bisa berbicara dimedia saja. Pasalnya, sebagai payung organisasi kepemudaan di Mukomuko, gebrakan KNPI dinilai belum nyata. Termasuk memberdayakan para organisasi kepemudaan yang ada. Selain itu, Germo mendesak Pemda dan DPRD, segera memperbaiki jalan di SP VII Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto. Pasalnya sejak 15 tahun tak disentuh aspal, dan jalan di desa itu berlubang  yang mencapai setengah meter lebih. “Ada warga yang pernah masuk lubang jalan rusak tersebut, dan patah tangan,” katanya. Kisut juga menyampaikan beberapa poin tuntutan lainnya. Yakni   meminta kejelasan pertanggungjawaban penggunaan dana investasi ke BUMD senilai Rp 14 miliar, sejak tahun 2007 hingga 2014 yang tidak jelas. Usut dan berikan kejelasan atas tindak lanjut  terkait dugaan penyelewengan dalam penerimaan honorer daerah tahun 2014, yang terindikasi banyak titipan dan suap menyuap. Usut aliran dana beasiswa tugas belajar program pasca sarjana sejak tahun 2012 hingga 2014, yang diduga diselewengkan dan justru dinikmati oleh anak oknum – oknum pejabat.  Mendesak Sekda dan Kepala BKPPD untuk memberikan kejelasan terkait CPNS honorer K2 tahun 2013. Namun harus benar – benar bekerja, dan menentukan langkah dan sikap yang strategis untuk menyikapi kinerja serta mengawasi jalannya birokrasi Pemda Mukomuko.\"Sejumlah tuntutan ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,\" ujarnya. Sejumlah tuntutan itu, langsung dijawab satu persatu oleh Sekda Mukomuko, Syafkani SP. Pemkab Mukomuko akan menyurati pihak BPKP untuk melakukan audit anggaran  yang telah digunakan BUMD. Termasuk anggaran di KNPI akan diaudit, dan meminta pihak KNPI menyiapkan pertanggunjawabaan penggunaan anggaran yang dikucurkan. Terkait TKS diangkat jadi Honda, sudah resmi dibatalkan. Dan telah dipublikasikan di media Harian Bengkulu Ekspress (BE). “Mungkin bapak – bapak sudah baca terkait pembatalan SK TKS jadi Honda di koran BE,” bebernya. Sedangkan pengangkatan KII jadi CPNS masih dalam proses, dan  telah mengintruksikan Plt Kepala BKPPD Kabupaten Mukomuko, langsung mendatangi BKN Regional Palembang. Tujuannya untuk menanyakan apa saja kendala sehingga NIP CPNS K2 belum diterbitkan. “Kita tunggu Plt  Kepala BKPPD pulang  dari BKN Palembang, ” jelasnya. Terkait beasiswa tugas belajar, lanjut Syafkani,  kebijakan itu dilakukan untuk perekturan tenaga dokter spesialis. Beberapa dokter yang telah mengikuti kompetisi tetapi belum lulus. Ditambah lagi formasi dokter spesialis setiap adanya penerimaan CPNS terus dibuka, untuk tahun ini ada lima  formasi kosong atau tidak ada pendaftarnya. Pemkab Mukomuko juga telah melakukan koordinasi dengan BPKP dan beasiswa  tugas belajar kedokteran itu tidak ada  masalah. Pemkab siap diawasi, termasuk oleh legislatif. “Sejak dilantiknya anggota  dewan yang baru ini.  Sudah beberapa kali kita dipanggil  untuk hearing. Termasuk soal pengangkatan  TKS jadi Honda beberapa waktu lalu,” bebernya. Sedangkan untuk pembangunan ataupun perbaikan jalan di Desa Rawa Mulya, akan disampaikan ke pihak teknis untuk turun ke lapangan.  Tidak menutup kemungkinan akan  diusulkan di APBD 2015 mendatang dan akan dibahas bersama dengan legislatif. “Aksi ini  kita nilai positif. Ini juga menunjukan salah satu pengawasan dan kritikan dari masyarakat.  Yang sifatnya membangun supaya daerah ini lebih maju,” kata Syafkani. (900)