Pencairan APBD-P Terhambat

BENGKULU, BE - Meski Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Bengkulu 2014 sudah disahkan pertengahan Agustus lalu, namun hingga saat ini belum bisa dicarairkan. Hal itu dikarenakan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu masih dijabat pimpinan sementara dan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani  pengunaan APBD-P. \"APBD-P kita belum digunakan, karena masih menunggu pimpinan DPRD definitif,\" aku Asisten II Pemprov, Ir H Edy Waluyo SH MM. Karena itu, Pemprov berharap dalam pertengahan bulan ini SK pimpinan DPRD definitif tersebut sudah turun dari Kemendagri, sehingga pelantikan bisa dilakukan.  \"Mudah-mudahan minggu depan sudah ada persetujuan dan SK dari Kemendagri. Jika surat itu sudah turun, maka pelantikan  pimpinan definitif langsung dilakukan,\" ujarnya. Sementara itu, beberapa Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengeluhkan lambannya proses pencairan APBDP tersebut, karena di sisi lain SKPD juga diberikan target untuk menyerap anggaran. \"Kalau sampai akhir bulan ini belum juga bisa dicairkan, kemungkinan besar Silpa tahun ini kembali membengkak seperti tahun lalu,\" kata salah seorang Kepala SKPD yang meminta namanya tidak ditulis. Dibocorkannya, berdasarkan hasil rapat evalualuasi penyerapan anggaran beberapa waktu lalu, hingga akhir triwulan ketiga lalu masih banyak SKPD yang penyerapan anggaran dibawah 60 persen, sedangkan waktu yang tersisa sebelum 2014 berakhir hanya 3 bulan lagi. \"Nanti kalau Silpa kembali tinggi, gubernur jangan salahkan para Kepala SKPD. Karena tidak terserapnya anggaran bukan kelalaian kami, karena anggaran itu belum bisa dicairkan,\" imbuhnya. Sebelumnya, Plt Sekdaprov Drs H Sumardi MM mengatakan bahwa surat usulan pelantikan pimpinan dewan baru sudah disampaikan pihaknya sejak Senin 29/9) lalu ke Kemendagri. Ia membantah dikatakan Pemprov terkesan lamban menyampaikan surat tersebut, karena surat itu baru disampaikan oleh sekretariat DPRD ke Pemprov, Jumat (26/9). \"Kita tidak pernah memperlambat, kan surat usulan itu baru kita terima hari Jumat kemarin, hari Senin-nya baru kita sampaikan ke Kemendagri. Dan itu bukan menghambat, karena Sabtu dan Minggu merupakan hari libur,\" ungkapnya. Ia juga berharap Kemendagri secepatnya membalas surat tersebut, sehingga pinpinan DPRD definitif bisa dilantik dan bisa melakukan tugas yang sudah menunggu.  \"Maunya kita sekarang sudah dilantik agar APBD 2015 bisa dibahas,\" tukasnya. (400)