BENGKULU, BE - Setelah mendapat desakan dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu agar Pemprov Bengkulu melakukan pengukuran atau sounding ulang terhadap alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, kali inigiliran Pemprov meminta PT Pelindo II Cabang Bengkulu yang melakukan sounding tersebut. Hal ini dinilai tepat, karena Pelindo merupakan operator atau pihak yang mengelola pelabuhan secara monopoli selama ini. \"Saya sangat setuju dilakukan sounding, tapi yang melakukannya bukan Pemda, melainkan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan,\" kata Plt Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM, kemarin. Menurutnya, sounding itu memang penting dilakukan untuk mengetahui kedalaman alur yang sebenarnya. Jika memang terbukti kedalamannnya mencapai 12 meter dan bisa dilalui oleh kapal mother vessel dengan kapasitas di atas 50 ribu ton, maka Pemprov akan mengundang pengusaha batu bara agar mereka kembali melakukan ekspor melalui Pelabuhan Pulau Baai. \"Nanti akan kita panggil pengusaha batu bara itu untuk duduk bersama, nanti bisa saling konfirmasi dimana letaknya persoalannya,\" ujarnya. Sumardi mengungkapkan, hingga saat ini hanya PT Injatama dan PT Titan yang masih melakukan ekspor lewat Pelabuhan Teluk Tinopo Pulau Pagai Sumatera Barat, selain itu lewat Pulau Baai dengan menggunakan kapal tongkang. \"Sebenarnya tidak ada kerugian yang sangat besar bagi Provinsi Bengkulu jika ekspor batu bara tidak lewat Pelabuhan Pulau Baai, karena royaltynya tetap akan masuk ke Bengkulu. Yang menjadi persoalan hanya para pekerja di Pelabuhan Pulau Baai yang terancam tidak berpenghasilan. Kita tetap meminta agar kembali ke Pelabuhan Pulau Baai itu agar tidak ada tenaga kerja yang di PHK-kan,\" terangnya. Dikonfirmasi, Advisor Pengendalian Kinerja dan PFSO sekaligus Humas PT Pelindo II, Mattasar SE menolak sounding tersebut. Ia mengaku tidak ada gunanya mengukur kedalaman itu, karena sudah jelas saat ini kedalaman alur sudah mencapai 12 meter pada titik terdangkal. \"Guna sounding itu untuk apa, kalau sekadar ingin mengetahui kedalaman silahkan saja ukur dengan memasukkan kapal-kapal besar,\" kata Mattasar kepada BE, kemarin. Menurutnya, pihaknya sudah sering mengukur kedalaman alur itu, sehingga dianggap tidak bermanfaat jika dilakukan pengukuran ulang. \"Kalau pihak Pemda mau mengukur kedalaman alur itu, ya silakan saja kalau kami sudah sering mengukurnya, bahkan setiap hari,\" tukasnya. Di sisi lain, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu, Ir Muharamin menyarankan agar Pelindo dan Pemprov dapat duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan alur tersebut, dan Pelindo juga diminta tidak merasa benar sendiri. \"Untuk menyelesaikan masalah itu harus ada duduk bersama, Pelindo juga jangan hanya mengklaim kedalamannya sekian, tapi ukur dulu secara bersama-sama. Kalau memang alur itu sudah bisa dimasuki kapal-kapal besar, kami juga menyarankan agar Pemda menyurati pengusaha batu bara agar eskpor lewat Pelabuhan Pulau Baai,\" ungkapnya. Ia menyebutkan, tak kunjung selesainya masalah Pelabuhan Pulau Baai dikarenakan Pelindo terlalu keras dan tidak mau duduk bersama Pemda dan anggota DPRD. Pelindo menganggap dia lebih hebat karena mengelola pelabuhan atas izin dari Kementerian Perhubungan. \"Pelindo jangan merasa gerot sendiri, karena bagaimana pun juga pelabuhan Pulau Baai itu berada di wilayah Provinsi Bengkulu, hanya izinnya saja yang dari Kemenhub,\" pungkasnya. (400)
Ukur Kedalaman Alur Dilempar ke Pelindo
Selasa 30-09-2014,11:50 WIB
Editor : Rajman Azhar
Kategori :