BENGKULUEKSPRESS.COM – Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penyandang Disabilitas melakukan monitoring ke Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Senin (28/4/2025)
Monitoring ini dilakukan Perwakilan Direktorat Penyandang Disabilitas, Septi Elliza yang bertujuan untuk memastikan bahwa program sosial dari pemerintah pusat berjalan lancar dan tepat sasaran.
"Saya datang untuk memonitoring bantuan kelompok kerja (pokja) permakanan terhadap kelompok masyarakat (pokmas) di Bengkulu," kata Septi.
BACA JUGA:Evaluasi Program Sosial dan Sekolah Rakyat, DPD RI dan Kemensos RI sambangi Dinsos Prov Bengkulu
BACA JUGA:Senator Destita Kunjungi Fakultas Hukum UMB, Bahas Peluang Kerja Sama dan Kegiatan Pengabdian
Di Bengkulu sambung Septi, ada beberapa lokasi yang menjadi penerima bantuan permakanan ini. Antara lain Panti Bina Netra dan Pokmas di Kelurahan Tuhu Hiu, Kecamatan Muara Bangkahulu, serta di Kabupaten Bengkulu Utara.
Namun, Septi mengungkapkan adanya permasalahan pada pelaksanaan program di Pokmas Muara Bangkahulu yang perlu segera diluruskan.
Ia menekankan pentingnya koordinasi erat antara Dinas Sosial kota/kabupaten dengan Dinas Sosial Provinsi.
"Selama ini pendamping atau dinas kota tidak rutin melaporkan ke provinsi. Ini yang kita ingin benahi, agar hubungan kota dan provinsi lebih harmonis,"sambungnya.
Septi menyatakan bahwa pengawasan dari daerah sangat penting, karena Kemensos sebagai pihak pusat tidak bisa hadir setiap saat.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang sinkronisasi berbagai program pusat dengan kebutuhan di Bengkulu.
Ia berharap Dinas Sosial Provinsi Bengkulu bisa menerima dan menjalankan lebih banyak program nasional di masa depan.
Program permakanan untuk penyandang disabilitas sendiri ditargetkan menyasar 50 penerima per kecamatan, dengan alokasi biaya Rp30 ribu per porsi makanan per hari.
Namun, Septi mengingatkan bahwa keberlanjutan program ini sangat tergantung pada kelengkapan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dari daerah.
"Ada daerah yang programnya dihentikan karena keterlambatan laporan, seperti di Kepahiang. Kalau SPJ bisa diselesaikan cepat, program bisa dilanjutkan lagi," tegasnya.