BENGKULUEKSPRESS.COM - Penetapan status darurat di Pelabuhan Pulau Baai akibat pendangkalan yang terjadi akan berdampak serius bagi masyarakat Bengkulu jika PT Pelindo lambat dalam melakukan penanganan.
Diketahui, aktifitas dari mulai bongkar muat, pengiriman barang, hingga suplai logistik dan material di pelabuhan sendiri sudah kurang lebih satu bulan ini terhenti karena kapal tak bisa keluar maupun masuk pelabuhan.
Ada sekitar 20 unit lebih kapal saat ini terlantar di laut karena tak bisa masuk pelabuhan, dan sekitar 8 unit kapal di pelabuhan tak bisa keluar karena pendangkalan alur.
Atas kondisi ini, Ketua Forum Lintas Asosiasi Maritim di Pelabuhan Pulau Baai, Marwan S Ramis mengatakan, sejak Juni 2024 pihaknya sudah berupaya untuk melakukan pemahaman dan pembicaraan masalah alur yang semakin memprihatinkan hingga ke tingkat Kementerian Perhubungan, BUMN, termasuk Komisi di DPR RI.
"Dari tingkat daerah hingga pusat kita sudah melakukan pembahasan ini, namun saat itu didapat sebuah konfirmasi bahwa untuk pengerukan alur Pulau Baai dan APBN belum tersedia. Hingga akhirnya pak Gubernur menetapkan status darurat untuk pelabuhan pulau Baai. Aktifitas lumpuh total, Kapal yang di dalam sudah bermuatan tidak bisa keluar, kapal yang di luar tidak bisa masuk," jelasnya.
BACA JUGA:Pesawat Kepresidenan Mendarat di Bengkulu, Prabowo Jemput Ajudan Pulang Kampung
BACA JUGA:Kejati Bengkulu Sita Aset Rp9 Miliar dalam Kasus Korupsi Tukin TNI
Akibat alur pelabuhan yang tersendat ini, Marwan menambahkan pihaknya sedang mengkonfirmasikan dan mengakumulasikan tingkat kerugian dan perekonomian yang diperkirakan sangat luar biasa.
"Informasi terakhir yang kami dapatkan dari Asosiasi Pertambangan Batubara Bengkulu (APBB) sementara sudah ada barang standby yang kurang lebih nilainya Rp200 miliar yang tidak bisa bergerak. Standby di pelabuhan Pulau Baai. Nah belum lagi kita bicara hal lain seperti Demurrage, penalty, dan lain-lain itu luar biasa," tambah Marwan.
Pasalnya, dalam pengerjaan pengerukan yang dilakukan saat ini terlaksana atas adanya kesepakatan dengan Pelindo yang meminta kontribusi dari semua pengguna jasa di pelabuhan dari berbagai sektor, dengan nilai yang sudah disepakati bersama yang nanti akan ditagihkan setelah Pelindo mengerjakan di kedalam alur minus enam setengah untuk tahap pertama.
" Nanti jika kapal sudah bisa masuk dan keluar dengan masing-masing komoditi, nanti akan dikenakan tarif kontribusi yang disetor ke Pelindo. Jadi bahasanya Pelindo ini dia berikan subsidi dulu, nanti kita yang mengganti. Ini diluar biaya lain yang rutin kita setor di pelabuhan," jelas Marwan.
Sementara itu, Edi Haryanto selaku perwakilan INSA (Indonesian National Shipowners' Association atau Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia) juga mendorong agar Pelindo serius menangani permasalahan ini dengan menggunakan alat yang benar-benar efektif, karena penggunaan excavator dinilai hanya memperlebar pintu alur dan tak bisa mengatasi pendangkalan di kolam pelabuhan.
" Jadi memang dengan pengerukan alur ini kita sangat merespon dengan baik. Tapi kita juga berharap ini benar-benar dilakukan dengan serius. Karena apa? Kalau alur ini tidak dilakukan dengan benar, dampaknya ke masyarakat Bengkulu juga. Ya, alur kita tertutup, harga komoditi di Bengkulu juga akan naik. Barang-barang yang keluar ke Bengkulu akan susah. Apalagi masyarakat Enggano semakin terisolir nantinya. Untuk itu kita berharap Pelindo tidak hanya membuang anggaran dengan pengerukan excavator ini," tegas Edi
"Tapi tidak apa-apa, ini tahap awal, ada keseriusan dari Pelindo. Kita berharap betul-betul nanti kapal keruk yang datang ke Bengkulu. Karena tidak ada cara lain kecuali kapal keruk. Kalau dengan alat-alat manual seperti excavator, apalagi ini excavator yang standar ya, bukan yang long arm. Mungkin hanya memperlebar pintu alur, tapi kedalaman tetap di bawah satu meter lebih," tutup Edi.