Danrem Tinjau Kesiapan Pilkada

  Pejabat Pemprov Dikerahkan BENGKULU, BE - H-1 kemarin (8/12), Komandan Korem 041 Gamas Bengkulu, Kolonel Inf Fajar Budiman SIP meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Pilkada yang berlangsung hari ini secara serentak di Provinsi Bengkulu dan di Indonesia. Untuk memastikan kesiapan Pilkada tersebut, Danrem langsung turun ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten-kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu. Disela-sela pemantauannya, Danrem mengimbau kepada semua masyarakat Bengkulu yang memiliki hak pilih untuk beramai-ramai mendatangi TPS guna memberikan hak suaranya. Sebab, satu suara sangat menentukan masa depan daerah ini. “Kita berharap seluruh masyarakat Bengkulu yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya besok (hari ini,red). Jangan sia-siakan hak pilih yang telah diberikan dengan tidak datang ke TPS, ajak istri, anak, tetangga semuanya untuk menggunakan hak pilihnya,\" ujar Fajar. Danrem menyebutkan dalam pengamanan Pemilukada serentak di Provinsi Bengkulu ini, Korem 041 Gamas telah menyiapkan 1 SSK personel TNI di Makorem dan 1 SST personel di Kabupaten-kabupaten yang menggelar Pemilukada Cabup dan Cawabup. Selain itu disiapkan juga personel TNI lainya jika dibutuhkan kekuatan yang lebih besar dalam rangka Pengamanan Pemilukada Bengkulu. “Dalam pengamanan Pemilukada serentak di Provinsi Bengkulu, seluruh satuan jajaran Korem 041 Gamas sudah diterapkan status siaga 1,\" ungkap Danrem. Lebih lanjut Danrem menyampaikan pada pelaksanaan pengamanan Pemilukada ini, personel TNI ditempatkan secara tersebar di seluruh Polres wilayah Bengkulu. Personel TNI tidak dilibatkan dalam pengamanan di TPS-TPS tetapi berada di luar pengamanan ring satu dengan tetap berpegang teguh pada tugas pokok perbantuan kepada Polri dengan mengedepankan Netralitas TNI yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. \"Dengan kesiapan dan pengamanan yang cukup matang ini, mudah-mudahan Pilkada gubernur dan bupati di 8 kabupaten ini berjalan sukses, lancar dan tanpa gangguan,\" harapnya. Semua Pejabat Pemprov Dikerahkan Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM, kemarin pagi (8/12) menggelar pertemuan tertutup dengan semua pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Rapat tersebut membahas masalah pemantauan Pilkada mulai hari ini (9/12) hingga besok (10/12) dengan mendatangi posko-posko pemantauan Pilkada di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Saat diwawancarai usai memimpin rapat, Sumardi mengungkapkan bahwa semua pejabat Pemprov diwajibkan untuk memonitor pelaksanaan Pilkada dengan cara turun langsung ke kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota ditugas sebanyak 4 orang pejabat eselon II. Sedangkan dirinya bersama Plt Asisten II, Ir H Buyung Azhari dan Asisten III Ir Drs H Sudoto MPd stanby di posko Pilkada yang terdapat di ruang VIP Pola Bappeda Provinsi Bengkulu. Tugas mereka menyampaikan hasil monitoring Pilkada kepada Mendagri yang disampaikan melalui telekompren. \"Jadi selesai memberikan hak suara besok, pejabat eselon II dan beberapa eselon III akan turun ke kabupaten yang sudah ditunjuk untuk melakukan pemantauan Pilkada. Apapun yang terjadi disana, mereka berkewajiban melaporkan kepada kami yang standby di Posko Provinsi Bengkulu,\" terang Sumardi. Hanya saja pemantauan Pilkada yang dilakukan para pejabat Pemprov ini tidak mendatangi TPS, melainkan hanya melalui posko pemantauan Pilkada yang ada di ibukota kabupaten. Untuk mengetahui kondisinya, mereka akan berkoordinasi dengan pejabat kabupaten yang juga melakukan pemantauan secara bersama-sama. \"Monitoring itu bertujuan untuk mengetahui sukses atau tidaknya Pilkada di kabupaten tersebut dan dalam prosesnya kami sama sekali tidak mengintervensi KPU sebagai penyelengggara, tapi sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggara agar Pilkada ini benar-benar berjalan lancar,\" imbuhnya. Pemantauan tidak hanya berlangsung dihari pencoblosan hari ini, tapi sampai H+1 besok, mengingat semua hasil pemungutan suara baru tiba di KPU paling lambat H+1 pukul 00.00 WIB. \"Kepada pejabat yang melakukan pemantauan itu dilarang keras untuk bisik-bisik dengan penyelenggara atau mengerahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon, baik gubernur maupun bupati. Jika ada yang sambil-sambilan seperti itu, akan saya laporkan ke Pak Penjabat Gubernur dan risiko tanggung sendiri,\" tegas mantan Penjabat Walikota Bengkulu ini. (400)

Sumber: