42 SKPD Tak Capai Target

ARGA MAKMUR, BE- Dari 53 SKPD di Bengkulu Utara, 11 SKPD telah mencapai target pelaksanaan program dan kegiatan  bersumber dari APBD dan 42 lainnya belum mencapai target. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Mustarani, SH MSi saat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara, semester 2 tahun anggaran 2014. Rakorda ini berlangsung di Aula Rapat Universitas Ratu Samban kemarin (24/11) pukul 11.00 WIB. \"20,75 %  atau 11 SKPD sudah mencapai target PAD, 79,24% atau 42 SKPD  belum capai target,\" kata Kepala Bappeda BU Mustarani, SH MSi. Ditambahkannya, 42 SKPD yang belum mencapai target tersebut yakni, Kelurahan Lubuk Durian, Disnakertrans, Distamben, Kecamatan Lais, Arga Makmur, Dispenda, Kecamatan Ulok Kupai, BKPPP, Inspektorat, BPBD, Kecamatan Arma Jaya, Batik Nau, BPMPD, Sekretariat DPRD, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Padang Jaya, Air Napal, Ketahun. Selain itu, Distanak, Dikbud, Diskop dan UKM, RSUD, Kelurahan Gunung Alam, Dukcapil, Dinas PU, Perpusda, Napal Putih, Dinkes, Kesbangpol, BKPPD, Kecamatan Hulu Palik, Dishubkominfo,  Air Besar, Air Padang, Kelurahan Pasar Lais, Kecamatan Kerkap, Satpol PP, DPKAD, Sekretariat Daerah, Kecamatan Tanjung Agung Palik dan Kelurahan Kemumu. Sedangkan 11 SKPD yang sudah mencapai target yakni, Kecamatan Enggano, Dinsos, Disperindag, BPPKB, Disporapar, BNK, DKP, Kecamatan Giri Mulya, Dishutbun, Bappeda, dan BLH. \"Dari 12 SKPD Pengelola DAK, capaian fisiknya sudah relatif tinggi, namun realisasi keuangannya masih rendah,\" ujarnya. Adapun permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2014 adalah, perubahan Juknis DAK bidang kesehatan yang menyebabkan Rp. 105 juta DAK idak bisa direalisasikan. Lambatnya tahapan persiapan proses pengadaan barang/jasa pada tingkat SKPD. Selanjutnya, perubahan Juknis DAK bidang pendidikan yang menyebabkan Rp 4,2 Milyar DAK bidang pendidikan tidak bisa direalisasikan. Selain itu, terlambatnya proses penunjukan PPTK dan kurang sinkronnya penyusunan anggaran Kas tingkat SKPD dengan kemampuan anggaran di kas daerah. (927)   

Sumber: