Banjir Disebabkan Hutan Rusak

MUKOMUKO, BE – Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Mukomuko, Muspar Rusli menyampaikan, banjir rutin yang terjadi di Kabupaten Mukomuko, dikarenakan kerusakan hutan. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait tidak peduli dengan hutan. Buktinya, personil Polisi Kehutanan (Polhut)  hanya  sedikit dan bisa dihitung dengan jari, sehingga tidak mampu untuk mengawasi hutan yang sangat luas. Banyak kayu yang dilindungi beredar bebas, tetapi pihak penegak hukum dan pihak terkait lainnya tidak mampu untuk mengungkap  dugaan ileggal logging. Termasuk pemberian perizinan baik itu kepada oknum pengusaha kayu, pemanfaatan hutan, perkebunan dan lainnya tidak dengan sangat teliti. “Ini bukan pertama kali terjadi. Banjir  didaerah ini sudah menjadi rutinitas dikarenakan hutan sudah banyak yang gundul,”  tegasnya. Banjir tidak hanya merusak aktifitas perekonomian masyarakat. Tetapi, pembangunan yang dibangun selama ini rusak dan kerugian lebih besar. “Percuma saja infrastruktur dibangun secara terus menerus, jika hutan tidak dilakukan pengawasan yang ketat. Toh, banjir luapan sungai itu dikarenakan hutan sudah gundul. Sehingga air yang turun tidak mampu diserap. Inilah yang harus diperhatikan khusus  lebih jauh dari pemerintah dan pihak terkait, termasuk Polri dan TNI,” ujarnya. Jika ada sinergi semua pihak. Dipastikan pengrusakan hutan dapat ditekan dan dihentikan. Hutan yang sudah gundul ditanam kembali. Karena, yang harus dipikirkan bukan untuk saat ini saja, tetapi untuk kedepan. “Pikirkan nasib anak dan cucu kita kedepannya. Jika hutan dibiarkan gundul.  Saat ini saja banjir rutin terjadi. Bagaimana kedepannya, tidak menutup kemungkinan  bakal lebih parah,” ingatnya. Dia juga menyampaikan, pemerintah  dan pihak terkait  harus segera melakukan pemetaan wilayah yang sering terendam banjir.  Yang kemudian dari hasil kajian harus ada solusi yang terbaik. “Kaji dulu wilayahnya dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk Polri dan TNI. Yang nantinya pasti ada solusi yang terbaik dari hasil kajian yang telah dilakukan,” saran Muspar. (900)

Sumber: