Soal Pungli, Ka Dikbud Bungkam

BENGKULU, BE- Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Bengkulu, Drs Gianto  memilih bungkam, saat dimintai keterangannya terkait dugaan pungutan  liar yang diduga dilakukan sekolah saat penerimaan peserta Didik baru (PPDB)  yang berkembang saat ini.

Ia mengelak dari  kejaran wartawan dan langsung menutup kaca mobil yang dikendarai usai  kegiatan launching SMA IT,  pagi Senin (14/7), kemarin.

Hal ini kontras dengan pernyataanya sebelumnya,  dimana Gianto  mewarning kepada seluruh sekolah  untuk tidak melakukan praktek jual beli kursi, dan tidak melakukan pungutan apapun dalam PPDB.

Disisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Drs Rusdi Bakar  menyerahkan sepenuhnya dugaan pungli tersebut ke Dikbud kabupaten/kota, pasalnya dugaan pungli itu murni  menjadi hak  dari  Dikbud kota untuk menelusuri kebenaranya. \"Itu sudah menjadi ranah Dikbud kota, silahkan  kepala Dikbud menindaklanjuti isu yang berkembang itu,\" katanya.

Seperti diungkapkan sebelumnya, mantan Kasatpol PP itu mengimbau kepada seluruh kepala sekolah  agar tidak ada lagi ada  kepala sekolah dipenjara akibat adanya pungutan pelaksanaan PPDB.

\"Peristiwa  yang menimpa pak eko  mantan kepsek SMAN 7  mesti jadi pengalaman pahit, jangan sampai adalagi kepala sekolah yang dipenjarakan dengan kasus PPDB, \" ujar Kepala Dispendik, Drs Rusdi Bakar. Untuk itu bercermin dari kejadian itu, Dikbud dan walikota hendaknya  meningkatkan pengawasan terhadap tindakan pungutan liar terkait  pelaksanaan PPDB oleh oknum.

Informasi yang berkembang masing-masing sekolah memasang tarif  berbeda disesuaikan dengan kualitas, kepopuleran sekolah dan kemampuan orangtua/walisiswa. Tarifnya  Rp 1 juta hingga 15 jutaan, mulai jenjang pendidikan SMP, dan SMA.

Salah satu alasan yang banyak digunakan untuk memberlakukan pungutan liar untuk pembelian bangku bagi siswa. Kuat dugaan Pungli terjadi dibeberapa sekolah negeri dalam kota Bengkulu. Terlebih bagi siswa yang mengikuti PPDB melalui jalur lingkungan. Jalur khusus ini banyak dimanfatkan oknum tertentu untuk mendapatkan uang.

Salah satu walimurid  yang menyampaikan adanya pungutan itu kepada BE berinisial Pt. Ia mengaku tengah mendaftarkan anaknya pada salah satu sekolah  dalam kota Bengkulu. Anaknya tidak diterima pada  PPDB online karena nilainya rendah. Iapun kemudian menggunakan jalur lingkungan yang lokasi rumahnya cukup jauh dari sekolah.

Untuk menggunakan jalur lingkungan ini, ia dimintai uang senilai Rp 2 juta oleh salah satu oknum  di sekolah untuk membeli  bangku. Alasan pemberlakuan pungutan itu karena lokasi rumahnya tidak masuk dalam jarak  dan jalur lingkungan.

Salah satu walimurid, yang mengakui telah dimintai uang senilai Rp 2 juta untuk bisa diterima di SMPN 11 kota Bengkulu, oleh salah satu guru berinisial Th.

Uang itu dimaksudkan untuk membeli bangku, karena anaknya  tidak diterima melalui jalur PPDB online, iapun tak diterima melalui jalur lingkungan karena jarak rumahnya dengan sekolah cukup jauh. \"Sebenarnya tidak keberatan, yang penting anak masuk sekolah,\" kata sumber BE tersebut.

Terkait hal itu, kepala SMPN 11 kota Bengkulu, Suraman Sitepu tidak berhasil ditemui, namun wakil kesiswaan Dih meyli SPd membantah sekolahnya telah memungut biaya terhadap anak didik baru\" Kita tidak ada pungutan seperti itu, baik itu jalur online maupun PPDB jalur lingkungan, \" ujarnya.

Perempuan berjilbab yang juga ketua PPDB sekolah itu  menegaskan penerimaan  jalur lingkungan  telah mengikuti aturan  yang ada, yakni berdekatan dengan sekolah  kemudian berdomisili  minimal 1 tahun.

Jumlah PPDB jalur lingkungan sebanyak, 32 siswa, dan itupun direkrut dari Rt 1,2 dan Rt 3, jika kuota itu tidak terpenuhi maka bisa dikembangkan di RT, selanjutnya dikawasan rawa makmur ini. Ia meminta, jika memang ada dugaan pungutan liar, maka  silahkan melaporkan dengan membawa barang bukti, sehingga dugaan itu bisa di usut kebenaranya.

Sementara itu, daya tampung sekolah ini sebanyak  160 yang akan diperuntukkan bagi  lima kelas, karena ada sekitar 10 siswa tidak naik kelas, maka mempenngaruhi daya tampung, dan tahun ini hanya menjaring  118 siswa via  online, dan 32 siswa lewat  jalur lingkungan.

Khusus mereka yang jalur PPDB daftar ulang ditutup Sabtu (12/7) lalu, sedangkan yang jalur lingkungan nama-namanya telah kita usulkan ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan. (247)

Sumber: