DPD Ajak Perempuan Berpolitik

DPD Ajak Perempuan Berpolitik

KEPAHIANG, BE - Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengajak seluruh perempuan di Kepahiang berpolitik. Caranya, berpatisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut diungkapkannya saat kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kepahiang kemarin (7/3) yang didampingi senator Bengkulu, Bambang Suroso. \"Saya bangga melihat kaum perempuan di Kepahiang ada yang terjun kedunia politik. Artinya dalam nuansa politik di Kepahiang saat ini ada rasa karena condong kaum perempuan dalam keikutsertaannya berpolitik cukup peka,\" ujar istri Gubernur Yogyakarta  Sri Sultan Hamengkubuwana X ini. Dikatakannya, dengan keikutsertaan perempuan dalam kancah politik juga akan mengwujudkan pembangunan di Kepahiang sesuai dengan harapan masyarakat. \"Saat ini memang sudah saatnya kalangan perempuan untuk turut berpolitik, karenaperempuan perasaannya lebih peka. Kita harapkan perempuan di Kabupaten Kepahiang ini jangan cuma jadi kader PKK saja, tapi mulailah berpolitik dan menambah wawasan, agar pembangunan bisa optimal,\" jelasnya. Disampaikannya soal kerusakan jalan di Bengkulu, dirinya mengaku sangat prihatin sekali karena sama sekali kondisinya belum memadai. \"Sebenarnya ditingkat pusat yakni Kementrian PU, pada tahun ini anggaran untuk infrastruktur di Provinsi Bengkulu jauh lebih besar dibandingkan daerah asal saya di Yogyakarta,\" tambahnya. Menurutnya, agar terjadinya pembangunan yang sesuai dengan harapan, sudah saatnya kalangan perempuan untuk turut berpolitik, karena perempuan perasaannya lebih peka. \"Saya berharap perempuan di Kabupaten Kepahiang ini jangan cuma jadi kader PKK saja, tapi mulailah berpolitik dan menambah wawasan, agar pembangunan bisa optimal,\" tegasnya. Sementara Senator Bengkulu Bambang Suroso menyesalkan kondisi beberapa infrastruktur diantaranya berupa jalan yang ada di provinsi Bengkulu. Padahal untuk pembangunan infrastruktur tidak sedikit anggaran yang telah dikucurkan pemerintahan pusat demi kepentingan masyarakat. \"Pada peralihan tahun 2012 ke 2013, pemerintahan pusat telah mengalokasikan kenaikan anggaran sekitar 31 persen untuk pembangunan infrastruktur, tapi kenyatannya masih banyak kondisi infrastruktur di provinsi kita ini memprihatinkan,\" sesal Bambang. Dengan demikian, lanjut Bambang, dikemanakan saja anggaran itu. Kalau berdasarkan hasil audit BPK RI, sejauh ini di Provinsi Bengkulu masih ditemukan penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. \"Termasuk anggaran itu infrastruktur ini, maka dari itu kedepan hal ini harus dibenahi. Disamping itu bagi pihak yang berperan sebagai social control juga harus optimal,\" tandasnya. Sementara, rombongan DPD RI dalam kunker ke Kepahiang ini disambut langsung oleh Bupati Kepahiang Dr Drs H Bando Amin C Kader MM. Dalam penyampaiannya, Bando memperkenalkan program pembangunan di Kepahiang termasuk keikutsertaan perempuan dalam pembangunan di Kepahiang.(505)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: