KPE Benteng Belum Rampung

BENTENG, BE - Kepala Capem Bank Bengkulu Karang Tinggi, Herman Syafri mengatakan, sebanyak 3.300 Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dilingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). saat ini masih divalidasi untuk dibuatkan PIN, dalam mendukung penggunaan ganda sebagai ATM alat untuk menarik gaji secara online di ATM Bank Bengkulu. Hanya saja, kendalanya dikarenakan cukup banyak sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar.  \" Sebagian ada yang sudah selesai dan sebagian masih ada yang belum karena masih dalam tahap pembuatan PIN-nya,\" ungkapnya. Menurut Herman, KPE yang sudah selesai dari KemeNpan dan RB langsung diserahkan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke Bank Bengkulu. Nantinya seluruh KPE dikirimkan ke kantor pusat Bank Bengkulu untuk dibuat PIN. Untuk PIN yang sudah selesai saat ini berjumlah cukup banyak atau mencapai diatas seribu. “Pada kartu itu sudah dibuat number identitas, sekarang tinggal proses encord kartu untuk menyesuaikan nomor dengan PIN kartu,” katanya. Dijelaskannya, sampai saat ini baru sebagian kartu sudah dituntaskan. Sehingga, bagi yang sudah selesai, belum diberikan karena pengunaannya tetap dilakukan serempak.  Selain itu, juga sesuai petunjuk BKPPD (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Benteng jika seluruh kartu akan difungsikan setelah tuntas proses validasi secara keseluruhan. “Sekarang baru selesai setengah, jadi pengunaannya, tunggu semuanya selesai dan tidak ada lagi masalah ,” jelasnya. Ia menambahkan, pada KPE juga dapat dipakai multi fungsi. Seperti untuk Taspen, ASKES, pengambilan uang secara online di ATM Bank Bengkulu, atau di ATM bank dengan logo bank bersama seluruh indonesia, selain Bank BCA. “Pada kartu itu tidak hanya sebagai identitas pegawai, tetapi kartu ini dipakai untuk kebutuhan lainnya berhubungan dengan pegawai,” tambahnya. Terpisah, Sekretaris Daerah Benteng, Drs. H Darmawan Yakoeb SH, mengungkapkan, penerapan KPE untuk untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya di birokrasi. Lebih maju atas kinerja pemerintahan untuk memangkas banyak regulasi pelayanan terhadap pegawai. Juga berguna oleh PNS menggunakan teknologi smartcard (autentifikasi sidik jari). “Selain itu kartu tersebut juga untuk kepentingan layanan perbankan, kesehatan Taspen, dan Tabungan Pegawai Daerah (Tapeda), pengambilan data biometrik PNS melalui “scan” sidik jari pegawai,” tutupnya.(111)

Sumber: