DAK 11 SKPD Rendah

BENTENG, BE - Setidaknya 11 SKPD dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Benteng dinyatakan masih rendah dalam serapan dan realisasi DAK, khususnya disemester pertama tahun anggaran 2013. Rendanya serapan dan realisasi DAK di 11 SKPD tersebut terungkap, saat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilaksanakan Bappeda Benteng di Aula Hotel Puncak Tahura pada Rabu pagi,kemarin. Pimpunan rapat, Darmawan Yakoeb selaku Sekdakab Benteng mengharapkan kedepan koordinasi antar SKPD dapat lebih intens dilakukan. \'\'Sehingga realisasi anggaran DAK dan DAU yang ada dalam APBD dapat dioptimalkan,\'\' katanya. SKPD yang dimaksud diantaranya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertan), Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), kemudian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), serta Kesbanglinmaspol dan Kantor Kecamatan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kesbanglinmaspol, Yantje Yohanes mengakui anggaran yang ada di SKPD yang ia pimpin  belum terserap maksimal. Dikarenakan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan prilaku kerja pagawai yang belum optimal pula. Yantje mengatakan dirinya pun kewalahan dalam  membina pegawai dan mengelola DAK tersebut. \"Di Kesbanglinmaspol ada beberapa karyawan kita, yang sudah lama tidak masuk kerja. Terlebih salah satunya bendahara kami. Sebab itu kami minta pihak terkait dapat menindak lanjuti hal ini,\" jelas Yantje. Hal senada juga disampaikan Edi Sucipto, Sekretaris BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). Menurutnya di badan ini juga masih kekurangan SDM, sehingga sulit untuk menjalankan programkerja yang dimiliki. Sementara itu, Hamzah Camat Merigi Kelindang, menolak bila dikatakan kecamatan yang dipimpinya serapan anggaran masih sangat rendah. Disebutkannya anggaran di kantor kecamatan tak mencapai angka setengah miliar. Anggaran di kecamatan yang berbentuk fisik ada 2 item, sehingga saat ini anggaran kantor kecamatan tinggal berapa persen lagi. Hanya saja, ia belum dapat melaporkan lantaran harus menunggu penyelesaian fisik terlebih dulu. \" Dua kantor desa yang kita bangun, dan sekarang ini masih dalam proses pengerjaan, sehingga kita belum dapat melaporkan sebab kita masih harus menunggu kontrak selesai,\" sebutnya Hamzah.(320)

Sumber: