Orang Meninggal Dapat BLSM

MUKOMUKO,BE – Para Kepala Desa sudah mulai membagikan kartu kepada warga sebagai penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Ternyata, data penerima BLSM itu banyak tidak tepat sasaran. Selain orang yang sudah meninggal dunia namanya masih masuk sebagai penerima BLSM  dan banyak orang yang sudah mampu alias kaya mendapatkan bantuan tersebut. Sebagaimana  yang terjadi di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh dari 35 orang penerima sebanyak 50 persen orang mampu. Pihaknya pun sudah melakukan rapat hingga ditingkat kecamatan. Supaya warga yang sudah mampu itu supaya dialihkan ke warga yang tidak mampu. Hanya saja warga yang bersangkutan enggan melakukan hal tersebut. “ Bagi yang sudah meninggal bisa langsung dilakukan penggantian. Namun kita tidak bisa memaksa supaya warga yang dinilai sudah mampu itu diganti. Daripada tambah menjadi polemik kartu tersebut tetap kami berikan walaupun orang yang bersangkutan sudah mampu dan tidak wajar lagi mendapatkan BLSM tersebut,” beber Kades Pasar Baru Kecamatan Ipuh, Surahmin. Orang mampu yang dimaksud itu punya kebun sawit lebih dari dua hektar dan punya puluhan hewan ternak. Pihak desa jelas sangat kecewa dengan ketidak akuratan data itu. Kondisi itu mengakibatkan kades yang menjadi sasaran protes  warga. “ Warga menilai kami (para kades) yang mendata, padahal tidak. Ini adalah data dari pusat yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Yang jelas kartu yang telah diberikan itu oleh pihaknya telah dibagikan berdasarkan nama penerima bukan warga yang layak menerima atau miskin. Kejadian ini tak hanya di desanya saja melainkan di 15 desa se Kecamatan Ipuh mengalami hal yang sama,” tukas Ketua Forum Kades se Kecamatan Ipuh itu. Hal senada disampaikan Kades Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Syahrinal  dimana data penerima BLSM banyak yang belum terdata. Didesanya mencapai puluhan warga yang miskin namun tidak masuk sebagai penerima. “ Kalau saya menilai program ini bukan program sehat tetapi musibah bagi Kades,” katanya. Musibah yang dimaksud  dikarenakan banyak warga miskin dan layak mendapatkan BLSM tidak terdata. Yang menjadi sasaran adalah Kades yang terus mendapatkan ucapan tidak bagus dan disalahkan warganya yang meminta hak meraka. Dia mengharapkan program yang sama tidak usah lagi untuk warga didesanya. “ Lebih baik tidak ada program  BLSM ini daripada menjadi persoalan bagi kami selaku Kades,” tukasnya. (900)

Sumber: