Presiden Jelaskan Alasan Naikkan Harga BBM ke Gub, Bupati/Walikota

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai kondisi fiskal dan APBN sudah tidak sehat. Terlalu besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) disebut membahayakan fiskal dan APBN. \"Terus terang kalau dibiarkan saja, fiskal dan APBN tidak sehat dan kurang aman,\" kata Presiden ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013 ). Acara itu dihadiri jajaran kabinet, gubernur, bupati/walikota, pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di seluruh Indonesia. Kepada ribuan peserta acara, Presiden memaparkan kondisi APBN 2013 . Disebutkan, penerimaan negara diprediksi sebesar Rp 1.529,7 triliun, belanja negara Rp 1.683 triliun, defisit anggaran Rp 153,3 triliun (1,65 persen dari PDB). Besaran subsidi khusus untuk BBM, yakni Rp 193,8 triliun, Jika BBM tidak dikendalikan, kata Presiden, maka anggaran untuk subsidi BBM akan membengkak sebesar Rp 297,7 triliun dengan asumsi harga keekonomian BBM saat ini Rp 10.000 per liter. Besaran subsidi bisa berubah tergantung harga minyak dunia. Perkiraan membengkaknya subsidi BBM, kata Presiden, akibat jumlah masyarakat kelas menengah keatas terus naik. Mereka yang lebih banyak menikmati subsidi BBM. \"Tidak tepat sasaran, yang menikmati golongan yang mampu dan kaya,\" kata Presiden. Presiden menambahkan, jika kebijakan fiskal dan APBN tidak diperbaiki secara keseluruhan, maka defisit anggaran akan membengkak atau diperkirakan mencapai Rp 353 ,6 triliun (3,83 persen dari PDB). Padahal, maksimal defisit anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar 3 persen dari PDB. Jika terjadi itu terjadi, selain akan melanggar undang-undang, kata Presiden, kondisi itu akan menganggu ketahanan ekonomi. Padahal, kata dia, banyak negara ekonominya runtuh di tengah resesi dunia lantaran ketahanan ekonominya tak baik. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan ekonomi, tambah Presiden, pemerintah berencana menaikan harga BBM bersubsidi. Hanya saja, rencana itu masih perlu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber: