Guru Siap Demo

BENGKULU, BE - Tak terima kebijakan pemerintah Kota Bengkulu, yang membuat kebijakan menghapuskan tunjangan transportasi guru tahun 2012 selama 2 bulan. Juga kebijakan memberikan tunjangan itu hanya bagi guru yang belum bersertifikasi, membuat guru se-Kota Bengkulu bergejolak. Ribuan guru di Kota Bengkulu tegas menolak kebijakan itu. Guru dibawah naungan PGRI Kota menyatakan kesiapannya turun kejalan menggelar demo besar-besaran untuk mempertahankan haknya tersebut.

\"Saya siap demo, kalau tunjangan ini dihapuskan dan hanya diberikan bagi guru yang non sertifikasi. Kita semua guru haknya sama, tanpa dibeda-bedakan,\" ungkap Guru SDN 27, Tambora.

Hal yang sama juga dikatakan teman-teman sejawat Tambora di SDN 27. Mereka mengatakan, pemberian tunjangan transportasi ini hak guru dan merupakan pengalihan dari uang makan yang tak sanggup direalisasikan oleh pemerintah. \"Kami siap demo,\" ujar mereka kompak.

Ungkapan tak menerima penghapusan ini juga dikatakan oleh Mawardi Limar, SPd, Guru SMKN 1 Kota Bengkulu ini juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang ingin merampas hak guru.

\"Tidak ada dalam Juknis (Petunjuk tehnis) ada perbedaan pemberian tunjangan transport bagi guru yang non dan sudah disertifikasi. Semua guru berhak menerima tunjangan ini. Guru tidak rela haknya dihapuskan begitu saja,\" tegasnya.

Tunjangan transport ini harus tetap diberikan bagi guru meskipun Walikotanya sudah berubah. Tidak ada pemberhentian tunjangan daerah hanya disebabkan Walikotanya diganti.

\"Negera kita ini bukan sistem rezim, tidak semua kebijakan harus berubah dikarenakan Walikotanya diganti,\" jelasnya. Keberatan juga dikatakan oleh Ketua MKKS SD Kota Bengkulu, Syamsul Hidayat Spd. Dia mengatakan bahwa guru juga merupakan PNS yang bekerja selama 1 tahun, bukanlah 10 bulan.

Pemberian tunjangan transport guru berasal dari APBD, bentuk perhatian pemerintah terhadap guru. Sedangkan sertifikasi guru diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN untuk guru diseluruh Indonesia.

Disisi lain, Sekretaris PGRI Kota Bengkulu, Yunan Danim MPd meminta agar pemerintah transparan memberikan informasi kepada guru terkait kebijakan baru pencairan tunjangan transport ini. Dia pun juga mempertanyakan kemanakah sebagian anggaran tunjangan transport guru tersebut dialihkan.

\"Kalau dana ini alihkan untuk item lain selain pendidikan, Kita menolak. Tetapi apabila pengalihan ini diperuntukkan untuk menambah kebutuhan rutin sekolah saya kira guru masih bisa menerima,\" jelasnya.

Diakuinya, pengalihan tunjangan ini hanya untuk guru yang belum disertifikasi merupakan akal-akalan pemerintah kota yang ingin menghapuskan transport. Karena 2 tahun kedepan, di Kota Bengkulu ini tidak ada lagi guru yang belum disertifikasi. Artinya, setelah semua guru disertifikasi maka tunjangan ini akan hilang dengan sendirinya. PC PGRI Arus deras tidak menerima tunjangan ini dikatakan Ketua Pimpinan Cabang (PC) PGRI Ratu samban, Isratul Hadi SPd. Secara tegas, PC yang dipimpinnya menolak kebijakan pemerintah tentang transportasi. Penolakkan ini sudah dituangkan dalam surat yang sudah dikirimkan ke ketua PGRI Kota Bengkulu.

\"Tunjangan transport ini merupakan satu-satunya pemberian dari pemerintah kota kepada guru. Gaji dan tunjangan sertifikasi bersumber dari APBN. Kalau ini juga dihapuskan, apalagi yang diberikan pemerintah kota terhadap guru,\" paparnya.

Untuk itu, apabila hal ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul gejolak dikalangan guru. \"Ada kemungkinan demo pasti terjadi,\" ungkapnya.

Sementara itu, Bendahara PC PGRI Muara Bangkahulu, Harlina SPd juga segera menyerahkan fakta integritas menolak sistem kebijakan pencairan tunjangan transport tersebut. Diakuinya, suara dari guru yang meminta agar PGRI segera bergerak sudah bermunculan.

\"Dalam waktu dekat kita akan kumpulkan anggota dan hasilnya kita serahkan ke Ketua PGRI kota,\" pungkasnya. (128)

Sumber: