DPRD Mukomuko Dukung Larangan Study Tour dan Wisuda, Desak Bupati Ikuti Kebijakan Gubernur

BENGKULUEKSPRESS.COM – Kebijakan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang melarang kegiatan study tour dan wisuda sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Frangki Janas. Menurutnya, langkah ini tepat untuk mengurangi beban finansial orang tua siswa.

Frangki menilai, kegiatan study tour dan wisuda seringkali bersifat formalitas dan konsumtif, bukan bagian dari esensi pendidikan. "Bagi keluarga mampu, ini mungkin bukan masalah. Tapi bagi yang ekonominya terbatas, ini bisa menjadi beban berat. Kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat, dan kami sangat mendukungnya," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Tidak hanya mendukung larangan study tour dan wisuda, Frangki juga menyoroti pungutan uang komite di sekolah-sekolah. Menurutnya, pungutan ini harus dievaluasi, bahkan dihapuskan. "Sekolah sudah menerima dana BOS yang seharusnya cukup untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Jika ada kebutuhan tambahan, harus melalui mekanisme yang transparan," tegasnya.

DPRD Mukomuko kini menunggu langkah Bupati Mukomuko, Choirul Huda, apakah akan mengikuti kebijakan Gubernur Bengkulu atau mempertahankan kebijakan lama. "Kami berharap Bupati Mukomuko mendukung larangan ini. Jika iya, DPRD akan memberikan dukungan penuh," ujar Frangki.

BACA JUGA:Bupati Mukomuko Gelar Apel Kendaraan Dinas, Siap Tarik Aset yang Disalahgunakan!

BACA JUGA:Anggaran DPRD Mukomuko Dipangkas Rp5,2 Miliar, Perjalanan Dinas Terdampak Terbesar

Saat ini, kebijakan Gubernur Bengkulu baru berlaku untuk jenjang SMA dan SMK. Namun, DPRD Mukomuko berharap kebijakan ini bisa diterapkan mulai dari PAUD hingga SMP. "Dengan begitu, lebih banyak siswa yang terlindungi dari beban biaya tambahan," tambah Frangki.

Diharapkan, kebijakan ini dapat membuat pendidikan lebih inklusif dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, bukan kegiatan seremonial yang membebani orang tua. Masyarakat Mukomuko pun menanti keputusan Pemkab dalam menyikapi kebijakan ini. (end/adv)

Sumber: