Plt Gubernur Bengkulu Ungkap Penyebab Lambatnya Pencairan DBH Kabupaten/Kota

BENGKULUEKSPRESS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu didesak untuk segera mencairkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. 

Protes dari sejumlah pemerintah daerah mencuat akibat keterlambatan pencairan DBH yang dinilai menghambat program pembangunan dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi di daerah.  

Merespons hal tersebut, Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menegaskan bahwa pencairan DBH adalah hak daerah yang harus segera direalisasikan.

Namun persoalannya, pemerintah provinsi Bengkulu hingga saat ini belum menerima transferan dari pemerintah pusat.

BACA JUGA:Pemkot Larang PKL Berjualan di Sepanjang Jalan KZ Abidin-Mega Mall

BACA JUGA:Gasak Handphone Mahasiswi, Warga Teluk Segara Ditangkap Polisi

"Itu adalah hak masing-masing daerah dan harus direalisasikan. Kalau uang transferan dari pusat sudah masuk ke Pemprov Bengkulu, maka DBH akan langsung disalurkan. Tidak boleh ditahan-tahan,” ujar Rosjonsyah, Senin (30/1/2025).  

Rosjonsyah mengaku belum mengetahui secara rinci jumlah DBH yang akan dibagikan. Namun, ia memastikan proses pencairan tidak akan ditunda begitu dana transfer pusat diterima.  

Keterlambatan pencairan DBH sebelumnya menjadi sorotan, mengingat dana tersebut merupakan salah satu sumber utama bagi daerah untuk menjalankan program pembangunan dan mendukung roda perekonomian.  

"Untuk nominal saya tidak  tahu secara rinci, tapi saya sudah instruksikan kalau sudah cair, DBHnya harus segara dibagikan ke daerah," pungkas Rosjonsyah.

Plt Gubernur Bengkulu ini juga menyampaikan bahwa ia adalah pihak pertama yang mengusulkan agar DBH segera dicairkan.

BACA JUGA:Pemkot Wajibkan OPD di Bengkulu Pekerjakan Penyandang Disabilitas

BACA JUGA:Hasil Seleksi CPNS Kota Bengkulu Sudah Keluar, Cek Namamu Disini

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan Pemprov Bengkulu dalam menyalurkan DBH dapat segera diwujudkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi di tingkat kabupaten/kota.

Sumber: