Pendangkalan Pelabuhan Pulau Bai Kian Mengkhawatirkan, Pemprov Bengkulu Tinjau Langsung ke Lokasi

Setelah peninjauan ini, pihaknya kembali akan merapatkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pelabuhan Pulau Bai Bengkulu.

"Realisasi pengerukan akan dirapatkan dulu, kemungkinan 2025," pungkas Rosjonsyah.

Diketahui, ada dua pihak yang bertanggung jawab terkait pengelolaan dan perbaikan alur pelabuhan Pulau Bai. Pertama Kementerian Perhubungan melalui Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan tersebut, sementara PT Pelindo yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN adalah pihak yang memanfaatkan pelabuhan untuk kepentingan operasionalnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu, telah mengambil langkah kebijakan untuk mendorong kerja sama antara PT Pelindo dan pengusaha batu bara yang juga berkepentingan dengan kelancaran operasional pelabuhan.

Namun, hingga kini belum ada keputusan mengenai besaran kontribusi yang harus diberikan oleh masing-masing pihak dalam pengerukan alur tersebut.

Kendati demikian, untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov Bengkulu juga telah mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu agar dapat memutuskan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengerukan alur Pulau Bai. (Tri)

 

Sumber: