Ide SBY soal Konvensi Capres Perlu Diakomodasi di UU Pilpres
Editor:
Rajman Azhar|
Selasa 09-04-2013,02:20 WIB
JAKARTA - Gagasan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang penjaring bakal calon presiden (capres) dari PD melalui konvensi yang melibatkan partisipasi masyarakat, mendapat sambutan positif. Ide SBY itu dianggap akan menghilangkan oligarki parpol dalam menentukan capres.
Staf pengajar FISIP Universitas Indonesia, Mulyana W Kusumah, menilai gagasan SBY tentang konvensi capres yang didahului primary election itu merupakan ide progresif yang perlu didukung. Sebab, ide itu menempatkan masyarakat di akar rumput sebagai penentu utama capres yang akan diusung parpol.
\"Open primary election yang mengandung makna perluasan partisipasi politik rakyat dalam menentukan kepemimpinan nasional ke depan. Ini akan bernilai strategis bagi konsolidasi demokrasi serta menghilangkan pola-pola oligarkis dalam pencapresan,\" kata Mulyana, Senin (8/4).
Karenanya mantan anggota KPU yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies itu berharap ide tentang konvensi capres melalui open primary election bisa dilembagakan. \"Seharusnya bisa dilembagakan dalam UU Pilpres yang akan digunakan di Pilpres 2014 nanti dan diperkuat dengan Peraturan KPU,\" cetusnya.
Mulyana menjelaskan, konsep open primary election itu sudah jamak diterapkan di negara lain. Misalnya Amerika Serikat, Prancis, Italia, serta negara-negara di Amerika Latin seperti Chile, Uruguay, Kolombia, dan Equador. Dipaparkannya, penerapan open primary election itu juga memungkinkan kompetisi antar-bakal capres lebih sehat. \"Jadi ini lebih memungkinkan kompetisi yang demokratis,\" ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, SBY saat berdialog dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa, pekan lalu, mengungkapkan bahwa partai yang dipimpinnya akan menggelar konvensi untuk mencari capres. Hanya saja, PD tak sekedar menggunakan konvensi yang hanya menghimpun suara DPC ataupun DPD. Sebab, PD juga akan menggelar primary election sehingga bisa melibatkan partisipasi rakyat secara langsung dalam penentuan capres. (ara/jpnn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
