Terima Raskin, Kok Swasembada?

BENGKULU, BE - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur H Junaidi Hamsyah tahun 2012 mengenai swasembada beras, dianggap janggal oleh Komisi II DPRD Provinsi.  Sebab laporan ini tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan dimana setiap bulannya masih menerima beras miskin (Raskin).

\"Inikan sangat janggal, masih terima Raskin kok bilang swasembada,\" ujar anggota Komisi II DPRD Provinsi H Siswadi SP, kemarin.

Dia mengatakan banyak data-data tidak sesuai di lapangan, sehingga pihaknya akan mengkritisi dalam rapat paripurna menanggapi LKPj Gubernur.  \"Terhadap data (sampling) itu perlu diverifikasi lagi, kadang-kadang data di lapangan dimanipulasi, karena hanya ingin mendapat bantuan. Seperti inilah yang harus diwaspadai, \" katanya.

Dalam LKPj Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi, Gubernur Junaidi Hamsyah menyebut bahwa sejak 2006 hingga 2012, Bengkulu swasembada beras.  Produksi padi pada 2012 meningkat menjadi 581.907 ton dari sebelumnya sebanyak 502.550 ton pada 2011. \"Data ini diragukan, karena fenomena saat ini banya alih fungsi lahan,\" katanya.

Siswadi meminta aspek-aspek pendukung pertanian lainnya agar dievaluasi, seperti pemanfaatan handtraktor.  Selain itu, pemberian Power Threser atau perontok padi, sejauh mana dimanfaatkan oleh masyarakat.  \"Kami akan minta dievaluasi secara menyeluruh mengenai pertanian ini, termasuk handtraktor yang sudah dibagikan selama ini,\" ujarnya.

Anggota Komisi II lainnya, Farida SSos mengatakan, dengan penerimaan Raskin setiap bulannya membuktikan swasembada beras sangat diragukan. Terlebih banyak juga beras didatangkan dari luar daerah. \"Kalau sudah swasembada, seharusnya mamsyarakat tidak terima Raskin lagi,\" ujarnya. Data penyaluran Raskin di Provinsi Bengkulu sebanyak 2.740 ton beras.

Dari 10 kabupaten dan kota, hanya Kabupaten Mukomuko yang menolak Raskin. Sedangkan 9 daerah lainnya menerima Raskin. \"Ini dipertanyakan soal swasembada beras ini,\" katanya. (100)  

Sumber: