Sampaikan Nota Keuangan APBD-P, Gubernur : Kita Fokus Penanganan Covid-19

Sampaikan Nota Keuangan APBD-P, Gubernur : Kita Fokus Penanganan Covid-19

    BENGKULU, bengkuluekspress.com -Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2021 secara Virtual, Selasa (31/8). Rohidin menyampaikan, APBD Provinsi Bengkulu TA 2021 pada semester pertama telah dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap target realisasi pendapatan, rasionalisasi belanja daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. \"Sehingga kegiatan pemerintah pusat dan daerah dapat sinkron. Terutama terhadap penanganan Covid -19 seperti penanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial,\" ujarnya. Ia menekankan, ketiga sektor tersebut berbagai upaya telah dilakukan dengan tetap memperhatikan asas efektif, efisien dan akuntabel serta memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Kebijakan dalam perubahan APBD TA 2021, sambungnya, dilaksanakan dengan tetap mengacu pada misi dan visi gubernur serta prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2021. \"Dalam APBD-P Tahun Anggaran 2021, kebijakan-kebijakan tersebut dimasukan kedalam Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) 2021 serta direalisasikan ke dalam program dan kegiatan masing-masing SKPD,\" paparnya. Ia menegaskan, program dan kegiatan di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat mengakomodir pencegahan, penanganan dan pemulihan ekonomi daerah selama pendemi Covid-19 ini. Sementara itu, sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu H. Zainal, S. Sos menekankan agar pemerintah Daerah (Pemda) bersama stakeholder terkait harus gencar melakukan sosialisasi dan memperketat penegakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Pasalnya penerapan Prokes khususnya, di wilayah pedesaan masih rendah. \"Belum sepenuhnya masyarakat di pedesaan menerapkan prokes dan mengurangi aktifitas keluar rumah dan tidak berkerumun,\" ungkapnya. Zainal mengatakan, saat ini banyaknya warga pedesaan yang menderita penyakit menyerupai Covid 19, lantaran tidak melakukan swab PCR ataupun antigen. \"Jika dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap warga desa setempat, diperkirakannya jumlah kasus Covid 19 juga banyak di wilayah pedesaan,\" ujarnya. Politisi PKB ini mengungkapkan, maka peran eksekutif dalam hal ini untuk terus tak henti-hentinya mengupayakan sosialisasi dan memperketat penerapan Prokes bagi masyarakat. Namun, sambungnya, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes tersebut, juga harus ada panutannya dan tidak pandang buluh. \"Jika tokoh masyarakat dan agama, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparat penegak hukum, ketika tidak menerapkan prokes, supaya diberikan sangsi, sama dengan masyarakat di saat melakukan pelanggaran,\" tutupnya. (HBN)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: