Pemdes Bogor Baru Kepahiang Luncurkan DAPU

KEPAHIANG, bengkuluekspress.com - Kesadaran masyarakat akan buruknya dampak politik uang harus ditumbuhkan. Hal itu disadari Pemerintahan Desa (Pemdes) Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang melaunching sebagai Desa Anti Politik Uang (DAPU) pada pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati di balai desa Bogor Baru, Selasa (29/9). Ketua Bawaslu Kepahiang, Rusman Sudarsono mengatakan, launching DAPU ini menjadi motivasi agar proses demokrasi berjalan lancar. Dimulai dari Desa Bogor Batu, diharapkan dapat diikuti oleh desa-desa lainnya. Agar desa lainya juga ikut serta berperan aktif mensukseskan pilkada tahun ini. \"Sebagai salah satu bentuk pengawasan partisipatif politik uang dengan cara menyatakan diri anti terhadap hal itu,\" ungkap Rusman.

Rusman melanjutkan, bahwa politik uang itu akan terjadi apabila para pihak sepakat untuk melakukan politik uang. Namun Bawaslu bersama-sama masyarakat sangat diperlukan sekali partisipasinya dalam hal melakukan pengawasan. \"Kita bersepakat melakukan pemberantasan, sehingga melahirkan pemimpin yang berorientasi pembangunan,\" terang Rusman.

Ditegaskan anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, merupakan adanya gerakan desa yang menyatakan anti politik uang merupakan sebuah keberanian, menyatakan diri secara bersama - sama membuat sebuah pernyataan anti politik uang. Sehingga nanti didapati bupati dan gubernur yang amanah. \"Gerakan ini patut diapresiasi, semangat menunjukkan bahwa rakyat ingin mencari pemimpin yang bersih,\" ungkapnya.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 dimasa pandemi covid- 19 merupakan pesta demokrasi yang sangat rawan dengan namanya politik uang. Pasalnya dengan keadaan ekonomi masyarakat yang serba sulit sangat memungkinkan terjadinya politik uang pada pilkada tahun ini. \"Indeks kerawanan politik uang di masa pandemi ini sangat memungkinkan meningkat, mengingat bahwa perekonomian masyarakat yang sulit, dan sangat memungkinkan kesempatan itu dilakukan\" terang Fritz.

Lanjutnya sebagai salah satu antisipasi kerawanan itu perlu adanya peran aktif masyarakat dalam menyukseskan pilkada. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan cara menyatakan bahwa menolak yang namanya politik uang. \"Pilkada tugas kita bersama dan bagaimana kepercayaan terhadap proses, bagai mana masyarakat memilih seorang pemimpin yang amanah dan bukan pemimpin yang bersifat profit oriented,\" pungkasnya. (320)

Sumber: