Koordinasi Program dan Anggaran PPKTK 2020

BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, melalui bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta Kerja) menggelar rapat koordinasi program dan anggaran PPKTK 2020. Dengan menghadirkan Dua nara sumber dari Kemenaker RI dan Disnakertrans Provinsi Bengkulu. Diikuti perwakilan 9 Kabupaten dan 1 Kota serta Fungsional pengantar kerja Disnakertrans Provinsi Bengkulu. Yaitu, seluruh kepala bidang penta kerja. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Pasir Putih, Jl. Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu, Rabu (07/08).

\"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dana dekontrasi program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 2019,\" Kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Drs Ahmad Nurdin MM.

Tujuan kegiatan ini terciptanya optimalisasi usulan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan terukur yang berbasis kinerja di daerahnya masing-masing. Sekaligus untuk program 2020, dana dekontrasi di masing-masing kabupaten/kota terkaper dan terlealisasi. Sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

\"Diharapkan kepada seluruh peserta setelah kegiatan ini bisa memanfaatkan dan mewjudkan kualitas pelayanan publik di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu,\" ucap Ahmad Nurdin.

Masih disampaikan Ahmad Nurdin, kegiatan ini juga sekaligus memperkenalkan program aplikasi baru untuk 2020, yang disampaikan nara sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen Binapenta dan PKK. Peserta diharapkan bisa menambah atau mempelajari aplikasi baru ini dengan baik, agar mengetahui program apa saja yang ada pada 2020. \'\'Selain itu melalui kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi antara Provinsi dalam hal ini Bidang Penta dengan Ditjen Bina Penta dan OKK Kemenaker RI,\" jelasnya.

Hal ssama disampaikan Ahmad Riyadi, nara sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen Binapenta dan PKK.\"Kegiatan ini juga untuk membangun bidang tentang ketenagakerjaan. Karena permasalahan mendasar di Indonesia, tentang data mikro tentang ketenagakerjaan.

Kita dari Pusat akan membuat sistem kerja ketenagakerjaan. Sitem itu nantinya merangkum semua lowongan dan penempatan yang ada di Indonesia, baik yang di Kota sampai ke Provinsi. Lalu kita juga memperkenalkan program e-proposal yang nantinya kabupaten/kota bisa langsung melaporkan dan mengirimkan perencanaan yang di perlukan di kabupaten/kota,\" paparnya. (Cik8).

Sumber: