Gubernur: Bantuan SDN 62 Hanya Tawaran Solusi

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Bantuan Rp 1,4 miliar yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk menyelesaikan konflik ganti rugi lahan SDN 62 Kota ditolak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.  Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, bantuan yang diberikan itu hanya sebagai bentuk solusi, dalam menyelesaikan konflik pemkot dengan ahli waris lahan SD N 62 Kota Bengkulu. \"Ini sifatnya hanya tawaran, untuk mencari solusi terbaik,\" ujar Rohidin, kepada BE, kemarin (6/8).

Diterima atau tidaknya, menurut Rohidin itu merupakan kewenangan dan kebijakan Walikota Bengkulu H Helmi Hasan. Karena bantuan yang diberikan pemprov itu atas tuntutan masyarakat dan kewajiban pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

\"Tapi sepenuhnya kewenangan itu dibawa otoritas walikota, itu kewenangan beliau. Saya sifatnya sebagai gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat ketika ada persoalan kita tawarkan solusi,\" tambahnya.

Menurut Rohidin, ada beberapa pertimbangan hingga solusi hibah anggaran itu diberikan. Pertama pertimbangan ekonomis. Secara ekonomis, jika harus membangun gedung SD yang baru, akan membutuhkan biaya cukup besar. Tentunya secara hitungan ekonomis, hal tersebut tidak lah bagus dilakukan.  \"Pasti orang akan mencari yang lebih murah, itu kalau secara ekonomisnya,\" paparnya.

Tidak hanya ekonomis, pertimbangan ekologis humanis juga menjadi hal penting yang diperhitungkan. Sebab, dengan tidak adanya perpindahan sekolah yang baru, maka anak-anak tidak perlu pindah sekolah. Lingkungan sekolah yang lama akan menjadi penting, dari sisi jarak rumah dan suasana kebatinan anak-anak yang telah lama bersekolah di SD tersebut. \"Menjadi hal penting untuk dipertimbangkan,\" ujar Rohidin.

Desakan pemprov untuk menengahi permasalah itu, juga atas dasar permasalahan tersebut sudah diketahui secara nasional. Dampaknya tentu, nama Bengkulu yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, hingga harus mengorbankan anak-anak untuk mendapatkan kenyamanan menempuh pendidikan. \"Polemik ini sudah diketahui secara nasional dan kita carikan solusi bersama,\" kata Rohidin.

Meski ditolak, gubernur berharap permasalahan konflik bersama ahli waris itu bisa cepat diselesaikan. Agar para pelajar mendapatkan kepastian, untuk tidak lagi menumpang bersekolah. Sehingga aktifitas balajar dan mengajar dapat berjalan secara normal. \"Apa yang menjadi kebijakan itu baik semua, asalkan persoalan selesai,\" pungkas Rohidin.

Seperti diketahui, Gubernur dalam rapat bersama dengan pemkot yang dihadiri Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi bersama ahli waris, guru , perwakilan wali murit menawarkan hibah Rp 1,4 miliar untuk membantu biaya ganti rugi Rp 3,4 miliar yang diminta oleh ahli waris. Dengan pertimbangan, pemkot menganggarkan kembali di APBD-P sebesar Rp 1 miliar untuk menambah anggaran ganti rugi yang sudah dianggarkan Rp 1 miliar di APBD murni tahun 2019 oleh Pemkot Bengkulu. (151)

Sumber: