Penduduk Miskin Bengkulu bertambah

Bengkulu, Bengkuluekspress.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu, pada Maret 2019 bertambah 488 orang menjadi sebanyak 302,302 orang. Angka itu meningkat jika dibanding pada 2018 yang tercatat 301,814 orang penduduk miskin.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani mengatakan, peningkatan angka penduduk miskin terjadi di daerah pedesaan. Sedangkan, angka penduduk miskin di daerah perkotaan malah terjadi penurunan.

Pada periode Maret 2018 hingga Maret 2019, lanjut Dyah jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 96,518. Angka itu turun sebanyak 952 orang dari 97,470 orang pada Maret 2018. Sedangkan, di daerah pedesaan angka penduduk miskin bertambah sebanyak 1,438 orang dengan total 205,783 orang. Pada Maret 2018 penduduk miskin di daerah pedesaan tercatat 204,345.

\"Kita lihat jumlah kemiskinan bertambah adalah mereka yang miskin di daerah pedesaan,\" terang Dyah, Senin (5/8).

Dyah menjelaskan, angka penduduk miskin ini tidak dihitung berdasarkan pendapatan tetapi dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran per kapita dalam sebulan. Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin, kata Dyah, mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan.

\"Periode September 2018 hingga Maret 2019 garis kemiskinan naik 1,53 persen yaitu dari Rp492,115 per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp499,660 per kapita per bulan pada Maret 2019,\" pungkasnya.

Peningkatan angka garis kemiskinan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan komoditi makanan, dantaranya kebutuhan atas beras sebesar 19,76 persen di perkotaan dan 26,7 persen di pedesaan. Secara nasional Provinsi Bengkulu berada pada peringkat ketujuh persentase angka penduduk miskin terbanyak di Indonesia yakni sebanyak 15,23 persen.

Peringkat pertama, yakni Provinsi Papua sebanyak 27,53 persen, kedua Provinsi Papua Barat sebanyak 27,17 persen. Peringkat ketiga Provinsi NTT sebanyak 21,09 persen, keempat Provinsi Maluku sebanyak 17,69 persen, kelima Provinsi Gorontalo sebanyak 15,52 persen, keenam Provinsi Aceh sebanyak 15,32 persen.(HBN)

Sumber: