Pada Rakor Gubernur Se-Sumatera, Lampung Nyatakan Siap jadi Ibu Kota Negara

Pada Rakor Gubernur Se-Sumatera, Lampung Nyatakan Siap jadi Ibu Kota Negara

\"\"Bengkulu, Bengkuluekspress.com - Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi menyatakan, Provinsi Lampung siap menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Terkait isu nasional dalam hal rencana Pemerintah RI memindahkan ibu kota Negara Republik Indonesia. Hal tersebut, lantaran Provinsi Lampung diusulkan menjadi ibu kota negara Indonesia pada rapat koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera yang diadakan di Grage Hotel Bengkulu, Selasa (9/7).

\"Lampung sangat potensial sehingga, dalam rapat ini Provinsi Lampung diusulkan menjadi ibu kota Negara Indonesia,\" terang Gubernur Lampung Arinal kepada Bengkuluekspress.com, Selasa(9/7).

Menurut Arinal, Lampung menjadi pilihan yang tepat, sebab memenuhi kriteria yang disusun Bappenas. Adapun kriteria Bappenas, lanjutnya antara lain lokasi yang strategis, tersedia lahan luas milik pemerintah, bebas potensi bencana alam, tersedia sumber daya air yang cukup, dekat dengan kota yang sudah berkembang, potensi konflik sosial rendah, serta jarak tidak berdekatan dengan perbatasan negara.

\"Saya rasa itu tepat dan benar, dan itu beralasan. Pusat ibu kota harus mencerminkan negara maritim, Lampung memenuhi syarat itu. Selain itu, tidak jauh dari pusat ekonomi Jakarta, dari Lampung dengan menggunakan pesawat sendiri hanya butuh 25 menit,\" jelas Gubernur Lampung.

Ditambahkannya, Lampung merupakan lumbung pangan dan ternak nasional yang menyuplai sebagian besar kebutuhan Jakarta. Produk hortikultura di Lampung masuk dalam daftar 10 besar nasional sehingga ibu kota dipastikan tidak akan kekurangan pangan.

Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah menyetujui hal itu. Rohidin berharap, Rakor Gubernur se-Sumatera tahun 2019 yang berlangsung di Bengkulu, menghasilkan rekomendasi produktif.

\"Kita juga berharap, untuk pemerintahan yang baru nanti gubernur se-Sumatera bisa diagendakan rapat terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden, agar rumusan sinkronisasi pembangunan untuk wilayah Pulau Sumatera, bisa didukung oleh kabinet baru dengan kebijakan yang berkelanjutan,\" tutup Rohidin. (HBN)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: