10 PNS Dimutasi

RATU SAMBAN, BE - Setelah dilantik, Walikota H Helmi Hasan SE dan Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda, menggelar mutasi pertama.  Kemarin, sebanyak 10 pegawai eselon III dan IV dimutasi.  Rinciannya 2 eselon III dan 8 eselon IV (lihat grafis). Mutasi ini menampik informasi yang berkembang selama ini bahwa walikota dan dan wakil walikota tidak akan melakukan mutasi dalam waktu dekat, pasca mutasi besar-besaran yang dilakukan Caretaker Walikota, Drs H Sumardi, beberapa waktu lalu.

Mutasi  berlangsung siang sekitar pukul 11.30 WIB ini terkesan mendadak. Pasalnya   undangan baru disebar satu  jam sebelum acara pengambilan sumpah jabatan.   Pun begitu, acara pengambilan sumpah yang dilakukan Sekkot Drs Yadi di aula gedung C berlangsung lancar.

Mereka yang dimutasi ada yang dipromosikan, tukar tempat dan dipindahkan. Beberapa PNS yang dimutasi diantaranya Dra Lia Kamalia Heryati Kabid Perencanaan DPPKA bertukar tempat dengan Zulherman S.Sos sebagai     Kabag Umum dan Protokoler pada Sekretariat  Kota Bengkulu.  Sri Hartati SP merupakan orang  yang dipercaya mengelola  bagian rumah tangga pada bagian umum  dan protokoler  di sekretariat daerah kota Bengkulu dimutasi  menjadi Kasubag  Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Disnakerpora. Sedangkan posisi  yang ditinggalkan Sri Hartati  diisi oleh  Gita Gama Raniputera  SE yang sebelumnya hanya staf biasa di Bagian Humas.

Dalam sambutanya Sekkot Drs Yadi menegaskan,  mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan.   Hal ini untuk mencapai visi dan misi walikota dengan tiga  visi yakni  bekerja ikhlas, bekerja keras dan bekerja cerdas, serta bersikap tegas.   Agar visi dan misi itu tercapai, maka PNS bisa mengikuti   seluruh instruksi serta membaca  gerak-gerik  yang disampaikan walikota.

PNS sebagai pengabdian kepada masyarakat, sudah banyak melupakan Tupoksinya, semuanya sudah memakai perhitungan. \"Dari catatan BPKP,   bahwa tugas PNS dapat dilaksanakan tanpa mengeluarkan anggaran kegiatan, dan  itu sudah aturan,\" katanya.

Yadi juga menegaskan dengan tiga visi itu akan banyak  honor yang akan terpangkas.   Hal ini bukan karena ada hal-hal lain dari walikota, namun lebih pada penegakan aturan.   PNS, kata Yadi, dituntut untuk loyalitas terhadap pimpinan, dengan  visi bekerja ikhlas  tanpa adanya tendensius apapun, seperti tidak ada maksud lain  dan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok,  bekerja sesuai dengan Tupoksi.

Sedangkan bekerja cerdas, bukan dikarenakan PNS  bekerja setelah melalui instruksi dari walikota atau asisten.   \"Kita bekerja itu jangan selalu diketok dulu dari walikota dan asisten.   Kalau seperti ini, kapan kita  bisa bekerja dengan cerdas,\" katanya. Kelemahan ini diakui  Yadi sebagai pembina  karier tertinggi di pemerintah kota.  Hal itu terjadi karena masih banyak pejabat  lingkungan kota yang dipaksakan, dan akan dievaluasi.  \"Ada beberapa pejabat yang dipaksakan. Padahal dia sudah senior.

Makanya kita akan melakukan evaluasi jabatan,\" katanya seraya menambahkan evaluasi itu akan dilaksanakan di masing-masing SKPD dengan penunjukan pembinannya. Saat ini yang terpenting bagaimana    kita melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wali dan sesuai dengan aturan.

Dalam kesempatan itu,  Sekkot juga akan mengurangi  berbagai kegiatan  menggelar rapat di sekretariat Pemkot.   Yadi juga mengajak seluruh PNS untuk melaksakan pekerjaan dengan baik dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan wewenang yang dipegang.  Jangan gunakan jabatan sebagai aji mumpung, jangan gambaran pejabat  harus paham Tupoksi dan berkoordinasi dengan pimpinan. (**)

Sumber: