Proyek Distan Rp 9,8 M Tak Berjalan

MUKOMUKO, Bengkulu Ekspress – Proyek pemerintah bernilai mencapai Rp 9,8 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 6,6 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 3,2 miliar yang dinaungi Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Mukomuko, tidak berjalan dan terancam merugikan masyarakat. Pasalnya, hingga awal September 2018 ini, belum ada satupun kegiatan fisik yang dikerjakan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko, Ir Zulfahni mengingatkan, agar Kepala OPD Distan segera menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengerjaan kegiatan tersebut.

”Seharusnya di bulan Agustus lalu, kegiatan fisik minimal sudah berjalan 50 persen. Namun faktanya di OPD Distan masih nol persen,”bebernya.

Pihaknya selaku mitra OPD Distan, telah mengingatkan hingga menghubungi Kepala OPD tersebut, namun tidak ada respon yang positif. Informasi yang ia peroleh dari salah seorang pejabat di OPD itu mengatakan, seluruh perencanaan sudah selesai.Tinggal lagi menunggu perintah ataupun intruksi dari Kepala OPD yang bersangkutan.

”Fungsi kita di legislatif sudah dilakukan. Tinggal lagi Kepala OPD tersebut mempunyai kemampuan atau tidak dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membangun daerah ini lebih maju dan kesejahteraan masyarakat meningkat,”tegasnya.

Pihaknya juga sangat mengkhawatirkan miliaran rupiah proyeksi pemerintah yang belum berjalan itu, tidak selesai jika tidak segera di jalankan. Belum lagi nantinya pihak ketiga di lapangan ada berbagai kendala. Seperti kondisi cuaca hujan dan lainnya.

Ia menyarankan, kepala daerah dan pihak terkait lainnya sesegera mungkin mengambil langkah-langkah dan panggil OPD-OPD yang kinerjanya dinilai lamban.

”Kami sarankan kepada eksekutif tidak berdiam diri. Segera ambil langkah-langkah. Ini tidak lain untuk keberlanjutan pembangunan di daerah ini,”pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Arif Isnawan terkesan menghindar. Kemarin (4/9), di datangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Dihubungi via handphone berkali-kali tidak ada jawaban. Sehingga belum dapat hak jawab dari yang bersangkutan terkait tidak berjalannya kegiatan proyek pemerintah di OPD tersebut.(900)

Sumber: