KOTA MANNA, BE – Ratusan pegawai tidak tetap (PTT) yang terdiri dari bidan dan dokter, mendatangi Sekretariat Pemkab Bengkulu Selatan (BS), kemarin (9/3). Mereka mempertanyakan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) seperti yang sudah diumumkan di daerah lain. Dari data dihimpun Bengkulu Ekspress, jumlah bidan PTT yang menuntut diangkat jadi CPNS itu sebanyak 127 orang, dokter umum 10 orang, dan dokter gigi satu orang.
\"Kedatangan kami ini bukan demo Pak, namun kami ingin menanyakan kejelasan status kami,” kata drg Uta Julianti, dokter PTT yang bertugas di Puskesmas Tungkal Kecamatan Pino Raya di hadapan Bupati BS, Dirwan Mahmud SH di aula Reptaloka Sekretariat Pemda BS.
Uta mengaku, selama ini mereka sering mendapat kabar yang simpang siur mengenai status mereka. Sebab itu, guna mendapatkan informasi yang valid, mereka sengaja langsung menemui Bupati.
\"Kalau ada peluang diangkat menjadi CPNS, kami harap kami semuanya bisa diangkat menjadi CPNS,” harapnya.
Ditambahkan Paramita Sari, bidan PTT di Puskesmas Darat Sawah Kecamatan Seginim, sejak Februari 2017 lalu, gaji para bidan dan dokter PTT ini sudah diputus oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sehingga saat ini mereka sudah tidak mendapatkan gaji lagi. Oleh karena itu, dirinya berharap ada kebijakan Pemda BS, agar mereka ada kepastian nasib. \"Kami tidak mau diangkat bertahap, kami ingin diangkat secara serentak, tidak jadi masalah kami belum menerima gaji saat ini, yang penting kami diangkat CPNS dan nanti di tahun 2018 gaji kami bisa dirapel,” ujarnya.
Bupati BS, H Dirwan Mahmud SH mengatakan, sebelumnya pihaknya mendapat kabar dari Kemenkes RI pada 20 Februari 2017 lalu, jika bidan dan dokter PTT tidak lagi digaji pemerintah pusat dan diserahkan ke pemda masing-masing. Sedangkan di BS APBD 2017 sudah disahkan akhir Desember 2016 lalu. Dalam APBD 2017, tidak dianggarkan dana untuk gaji bidan dan dokter tersebut. Sehingga dirinya baru mewacanakannya dianggarkan pada APBDP 2017.
Mengenai pengangkatan menjadi CPNS, Dirwan mengatakan, akan dilakukan secara bertahap, dan sisanya dianggarkan pada APBD BS 2018. Namun karena para bidan dan dokter PTT minta diangkat serentak, maka dirinya baru bisa menjaminnya dianggarkan pada APBD BS 2018. “Kalau memang para bidan dan dokter PTT siap gajinya dirapel dan baru dibayar 2018 nanti, saya siap mengeluarkan SK CPNS bagi kalian,” ujarnya.
Oleh karena itu, Dirwan meminta agar para bidan dan dokter PTT bisa membuat surat perjanjian siap menjalankan tugas secara maksimal, meskipun gaji belum menerima dan baru dibayarkan saat awal tahun 2018 nanti secara dirapel. Jika ada yang tidak bekerja dengan baik, maka yang bersangkutan gagal diangkat menjadi CPNS.
“Saya akan upayakan ada solusi lain bagi penggajian kalian sebelum tahun 2018 nanti, saya akan upayakan temui Kemenkes dan KemenPAN, namun demikian kalian harus berjanji dahulu agar kalian bisa bekerja maksimal. Selain itu silakan lengkapi berkas sebelum 20 Maret, sebab berkas tersebut akan kami sampaikan ke KemenPAN paling lambat 31 Maret mendatang,” terang Bupati yang disambut ucapan setuju dari semua bidan dan dokter PTT. (369)