Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kepahiang, Rica Dennis SSi MSi berharap, agar Pemkab Kepahiang dapat memberikan perhatian yang serius kepada masing-masing kelurahan di Kepahiang.
\"Desa memiliki ADD dan DD, sementara kelurahan tidak, sehingga munculnya kecemburuan ekonomi ditingkat kelurahan dan ada keinginan dari Kelurahan untuk kembali menjadi desa. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah daerah,\" ujar Politisi Golkar ini.
Dijelaskan Rica, ADD dan DD bagi desa se-Kabupaten Kepahiang juga berkaitan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang desa. Setidaknya, hal ini menjadi tolak ukur pembangunan pedesaan yang lebih signifikan, termasuk pemberdayaan masyarakat desa. \"Seluruh desa masyoritas mendapatkan dana yang cukup besar untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Hal yang sama pada kelurahan mereka ada masyarakat, juga butuh pembangunan. Hanya saja, Kelurahan bukan Desa namun harapan kita agar ada solusi bagi Kelurahan ini,\"jelas Rica.
Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2017 mendatang 105 desa di Kabupaten Kepahiang akan menerima kucuran ADD dan DD yang anggaran yang meningkat dari tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, sesuai dengan amanat UU no 6 tahun 2014 tentang desa dan juga diperjelas melalui SE Mendagri bahwa ADD kabupaten wajib dianggarkan 10 persen dari total dana Perimbangan setelah dikurangi DAU Kabupaten Kepahiang. Sehingga dapat diprediksi ADD yang bersumber dari APBD TA 2017 Kepahiang sebesar Rp. 43 M, jika sebelumnya hanya Rp 29 M saja. (320)